Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Andri Kurniawan mengatakan, para pelaku menyasar website yang memilki proteksi keamanan yang lemah untuk diretas. 

Setelahnya, mereka mengubah tampilan website tersebut menjadi konten judi online. 

"Mereka melakukan aksinya dengan mencari website milik pemerintah (dengan URL go.id) maupun pendidikan (dengan URL ac.id) yang memiliki keamanan lemah," jelas Andri.

"Selanjutnya mereka melakukan defacing (mengubah tampilan website) dengan konten yang bermuatan perjudian," pungkasnya.

Jakarta Barat Jadi Wilayah Tertinggi Kasus Judi Online

Wali Kota Jakarta Barat, Uus Kuswanto mengingatkan kepada aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di wilayahnya agar menghindari judi online (judol).

Baca juga: Seorang Pegawai KPK Kecanduan Main Judi Online, Lakukan 300 Kali Transaksi Total Rp74 Juta

Hal itu sehubungan dengan tingginya jumlah pemain judi online di wilayah Jakarta Barat, sebagaimana yang diungkap Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto, Selasa (25/6/2024) lalu.

"Kepada PNS yang bermain judi online, ya sudah jelas ada aturan, ada ketentuan yang berlaku," kata Uus saat dihubungi wartawan, Selasa (9/7/2024).

"Apabila ada ASN atau PNS di lingkungan pemerintah Provinsi, khususnya Jakarta Barat ya, agar menghindari kegiatan judi," imbuhnya.

Menurut Uus, pelaku judi online tidak terkecuali ASN akan dikenakan sanksi yang jelas sesuai undang-undang.

Mereka akan dikenakan pidana hingga bisa dinonaktifkan dari jabatannya apabila terdeteksi melakukan permainan haram tersebut.

Baca juga: Judi Online Telan Korban, Aktivis Muda Ini Minta Masyarakat Harus Kompak Lawan Judol

"Untuk itu saya minta kepada teman-teman jajaran di lingkungan pemerintah kota Jakarta-Barat, agar tidak berjudi online dan menghindari kegiatan online atau kegiatan apapun yang ada kaitan dengan masalah judi online," kata dia. 

Selain itu, lanjut Uus, pelaku judi online saat ini sangat mudah terdeteksi, sehingga siapapun yang menggunakannya akan ada kemungkinan ketahuannya. Termasuk ASN.

"Karena sampai saat ini, dari aparat kepolisian maupun aparat hukum, ya sudah bisa mendeteksi siapa yang bermain, siapa yang tidak, ya tinggal dilihat dari aplikasi yang biasa dipergunakan oleh teman-teman ASN," pungkas dia.

Sementara itu, melansir dari Kompas.com, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Satuan Tugas (Satgas) Pemberantasan Perjudian Daring (Judi Online), Jumat (14/6/2024).