TRIBUNNEWS.COM, MALANG - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Universitas Negeri Malang (UM) mencatat lembaran baru dalam tata kelola perpustakaan. Terukir dalam sejarah, Sabtu (14/3/2020), Perpustakaan MPR RI dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) Universitas Negeri Malang untuk pertama kalinya menjalin kerjasama dalam hal pembahasan karya ilmiah atau tesis yang ada di kampus.

Acara penandatangan kerjasama itu berlangsung di Aula Perpustakaan UM, Kampus UM, Kota Malang, Jawa Timur, dan ditandatangani oleh masing-masing pihak. Pihak MPR dilakukan oleh Kepala Biro Humas Setjen MPR Siti Fauziah, SE., MM., sedangkan di pihak UM oleh Kepala Bagian Tata Usaha Perpustakaan UM, Aa Kosasih, S.Sos., mewakili Kepala UPT Perpustakaan UM Prof. Dr. Djoko Saryono, M.Pd., yang berhalangan hadir.

Upacara penandatanganan naskah kerjasama ini disaksikan oleh Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial UM, Prof. Dr. Sukowiyono, M.H., selaku Ketua Senat UM. Juga ikut menyaksikan dosen Fakultas Ilmu Sosial UM Dr. Didik Sutiono, SH.; dosen Ilmu Perpustakaan UM, Setiawan, S.Sos., M.Pd.; Kepala Bagian Perpustakaan MPR Yusniar, SH.; serta para mahasiswa Universitas Negeri Malang.

Untuk pertama kalinya kerja sama ini diwujudkan dalam bentuk kegiatan Pustaka Akademik, yaitu kegiatan bedah buku yang dalam hal ini berupa tesis atau karya ilmiah dari mahasiswa Universitas Negeri Malang. Dalam Pustaka Akademik kali ini terpilih karya tulis Nisa A’rafiyah Tri Wulandari, M.Pd. Karya tulis Nisa itu adalah tesis untuk Program S-2 dengan judul Hubungan Civic Competence dengan Partisipasi Politik Mahasiswa.

Kepala Biro Humas MPR Siti Fauziah dalam sambutannya menyatakan, sangat mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Aa Kosasih, S.Sos., bahwa ke depan kerjasama ini akan ditingkatkan lagi. “Apa yang dilakukan sekarang ini adalah wujud kerjasama awal. Nanti, ke depan, kerja sama akan ditingkat pada usaha-usaha pertukaran koleksi,” ungkap Kosasih, seraya menambahkan bahwa karya-karya yang ditulis oleh sivitas akademi UM bisa menjadi koleksi di Perpustakaan MPR. “Inilah kira-kira bentuk kerjasama ke depan,” katanya.

Untuk menguatkan kerjasama ini, Kosasih menyitir ucapan seorang pimpinannya yang pernah mengatakan bahwa sekarang ini bukan lagi zamannya berkompetisi, tapi sudah saatnya kita berkolaborasi. Jadi, kerjasama ini adalah bentuk sebuah kolaborasi antara dua perpustakaan: Perpustakaan MPR dan UPT Perpustakaan UM.

Siti Fauziah pun mengakui, dalam pengembangan perpustakaan, memang harus berkolaborasi. MPR yang memang berikhtiar menjadi sebuah perpustakaan modern, terus menjalin kerjasama dengan perpustakaan di berbagai kampus di Indonesia. Sebelumnya kerjasama dilakukan dengan sebuah universitas di Yogyakarta, dan juga perguruan tinggi di Semarang.

Siti Fauziah mengakui, Perpustakaan MPR memang tidak terlalu besar bila dibanding perpustakaan lembaga negara lainnya. Tapi, menurut perempuan berdarah Sunda ini, Perpustakaan MPR memiliki koleksi yang tidak dimiliki oleh perpustakaan lain. Koleksi itu berupa buku -buku khas produk MPR, dan tidak diperjualbelikan. “Dan, buku-buku ini tidak ditemukan di perpustakaan lain,” ujar Siti Fauziah.

Buku yang dimaksud oleh Siti Fauziah adalah buku rangkuman Risalah Sidang-sidang Amandemen UUD 1945 yang berlangsung 1999 hingga 2002. Buku-buku yang berisi risalah amandemen pertama hingga amandemen keempat ini, menurut Siti Fauziah, banyak dicari, terutama oleh para mahasiswa. Hanya saja, kata Siti Fauziah, buku-buku ini hanya bisa dibaca ditempat, tidak boleh dibawa ke keluar.

Tapi, dengan kerjasama antara Perpustakaan UM dan Perpustakaan MPR maka bukan tidak mungkin buku-buku Risalah Amandemen UUD 1945 ini juga akan mengisi rak-rak buku di Perpustakaan Universitas di kota sejuk, Malang.