TRIBUNNEWS.COM - Pemerintah mengeluarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Wilayah Jawa-Bali sejak 3-20 Juli 2021. Kebijakan ini diambil setelah kebijakan serupa untuk menekan laju kasus Covid-19 belum menunjukkan hasil memuasakan, bahkan cenderung terus mengalami kenaikan kasus dalam beberapa hari terakhir.

Sebelumnya, pada awal-awal merebaknya kasus Covid-19 di Indonesia, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada April 2020.

Selanjutnya, pada Januari 2021, pemerintah mengeluarkan kebijakan pengetatan baru yakni PPKM yang bersifat mikro atau per daerah yang mengalami lonjakan tinggi kasus Covid-19. Sejak 1 Juni 2021, seluruh provinsi di Indonesia menerapkan PPKM.

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan bahwa PPKM Darurat merupakan kelanjutan dari PSBB dan PPKM Mikro.

”Ini mengindikasikan bahwa skema pemerintah menangani Covid-19 yang sebelumnya dianggap Juli akan menurun atau hilang, ternyata semakin besar dan angkanya fantastis. Kebijakan PPKM Darurat saat ini yang diambil pemerintah sudah tepat. Tetapi kita patut mengevaluasi karena sejak PSBB, PPKM, ternyata hasilnya justru meningkat Covid-19. Artinya belum efektif,” katanya, Selasa (6/7/2021).

Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan bahwa hal yang salah sebenarnya bukan pada kebijakannya, namun implementasi dari kebijakan tersebut.

Menurut tokoh yang akrab disapa Gus Jazil ini, ada tiga hal agar PPKM Darurat berhasil.

Pertama, aparatur pemerintah dari pusat hingga daerah harus aktif dalam mengawal kebijakan ini, termasuk aparatur keamanan dan lainnya.

Kedua, masyarakat harus memilik tingkat kesadaran dan kedisiplinan dalam mematuhi kebijakan yang ada.

”Ini penting, disiplin mengunakan masker, cuci tangah, 5M itu, dan disiplin untuk tidak menerobos aturan. Jangan aturan dibuat tapi dilanggar. Seperti kemarin, pintu masuk Jakarta ternyata banyak yang jebol,” tuturnya.

Ketiga, untuk memunculkan disiplin masyarakat, harus ditopang dengan peran para tokoh masyarakat, kiai, stakeholder terkait, termasuk media untuk memberikan keteladanan agar sadar dan disiplin.

”Tanpa tiga kata kunci itu, kebijakan pemerintah dalam menekan laju Covid-19 tidak ada artinya. Ya kita lihat saja sampai akhir Juli nanti, berhasil apa tidak. Beberapa kebijakan yang lalu faktanya ’kurang berhasil’. Faktanya kasus meningkat. Bahkan rumah sakit over capacity, tenaga medis, obat-obatan kekurangan. Kebijakan PPKM Darurat, semua yang terlibat harus menuju fokus yang sama. Tidak bisa rakyat diminta disiplin tapi tokoh-tokohnya tidak memberikan keteladanan,” urainya.

Gus Jazil mengatakan, kebijakan PPKM Darurat bukan tanpa risiko. Sebab, kebijakan ini berpotensi mengganggu pergerakan roda perekonomian masyarakat.

”Ini yang harus diantisipasi. Aktivitas perdagangan, niaga, bisnis terhenti, ini juga jadi masalah. Yang lebih kacau lagi kalau PPKM Darurat sudah memberi dampak penurunan ekonomi, tapi tidak berhasil juga dalam menekan laju kasus Covid-19, ini rugi dua kali,” urainya.

Menurutnya, pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan cukup banyak korban jiwa dan harta.

”Kita miris setiap buka HP, teman-teman kita meninggal karena Covid-19. Dan itu semua terjadi pada posisi PPKM dan PSBB. Artinya ada masalah disitu,” katanya.

Perjalanan pandemi Covid-19 yang sudah memasuki tahun kedua, kata Gus Jazil, harus dijadikan pelajaran bahwa kuncinya adalah pertahanan masing-masing individu. Mulai dari sisi penerapan protokol kesehatan, imunitas tubuh, mental dan lainnya.

”Termasuk tidak punya pekerjaan itu juga menurunkan imunitas. Dua tahun ini masyarakat dihadapkan pada dua masalah besar. Pertama Covid-19 itu sendiri. Kedua dampak ikutannya. Pekerjaan hilang, masa depan suram, ini menurunkan imunitas,” tuturnya.

Karena itu, Gus Jazil mengajak masyarakat untuk tetap optimistis bahwa badai ini akan segera berlalu. Kuncinya, masing-masing individu harus menerapkan kedisiplinan diri untuk terhindar dari Covid-19. (*)