Tribun

Anggota DPD Apresiasi Kerja Sama Perpustakaan MPR Dengan Universitas Mahendradatta

Kepala Perpustakaan MPR, Yusniar mengucapkan terima kasih kepada Universitas Mahendradatta yang telah memfasilitasi ‘Pustaka Akademik MPR’.

Editor: Content Writer
Anggota DPD Apresiasi Kerja Sama Perpustakaan MPR Dengan Universitas Mahendradatta
dok. MPR RI
Penandatanganan kerja sama Perpustakaan MPR dengan Universitas Mahendradatta. 

“Perpustakaan MPR telah menjalin kerja sama dengan berbagai pihak terutama perguruan tinggi,” ungkapnya. Dikatakannya, kerja sama dengan berbagai pihak itu telah dilakukan sejak tahun 2017.

“Sebelum dengan Mahendradatta, kita telah melakukan MoU dan MoA dengan Universitas Swadaya Gunung Djati Cirebon,” paparnya.

Harapan dari setiap kerja sama yang telah dijalin dengan berbagai pihak, menurut Yusniar, dapat memberi manfaat bagi masyarakat dan pecinta buku dalam upaya ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Disampaikan kepada peserta kegiatan, Perpustakaan MPR terbuka bagi umum.

“Silahkan berkunjung ke Perpustakaan MPR,” ucapnya. Bila tidak bisa datang secara langsung, masyarakat dipersilahkan untuk mengunjungi kanal-kanal internet atau media sosial yang dikelola.

“Semoga kerja sama ini bisa berjalan lancar dan bermanfaat,” harapnya.

Kehadiran tim dari Setjen MPR disambut dengan ramah oleh Arya Wedakarna. “Selamat datang di Bali,” sapanya. Kehadiran tim MPR di Pulau Dewata disebut ikut menggerakkan perekonomian masyarakat.

“Kita mengapresiasi Perpustakaan MPR yang telah menjalin kerja sama dengan Universitas Mahendradatta," tuturnya.

Diharapkan kerja sama yang telah dijalin dapat memberi manfaat bagi civitas akademika pada khususnya dan masyarakat Bali pada umumnya.

Dalam diskusi yang digelar, Arya Wedakarna mengatakan salah satu tugas MPR adalah mensosialisasikan Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika atau yang popular dengan sebutan Empat Pilar MPR. Terkait pemahaman dan pengamalan Empat Pilar, Arya Wedakarna menegaskan Bali adalah bentengnya.

“Masyarakat Bali mempunyai banyak peran dan kontribusi terhadap bangsa Indonesia terkait dengan Pancasila,” paparnya.

Untuk menjaga Pancasila, ditegaskan oleh Arya Wedakarna, BPIP harus diperkuat. “Untuk itulah maka lembaga ini perlu diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Diakui lembaga ini diisi oleh tokoh-tokoh agama dan kaum nasionalis yang tak perlu diragukan kapasitasnya. “Untuk itu BPIP perlu diperkuat,” ucapnya. (*)

© 2021 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas