TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan sikap Pemerintah terhadap BUMN yang sakit dan bermasalah. Pasalnya, Presiden Jokowi menyebut BUMN terlalu keenakan dengan suntikan dana, namun Pemerintah sendiri yang terus menyuntikkan dana ke BUMN yang bermasalah.

Syarief Hasan menilai, Pemerintah belum konsisten dalam mengelola BUMN. "Selama ini, BUMN-BUMN selalu disuntik dengan dana PMN setiap kali sakit. Lalu, Presiden menyebut bahwa BUMN terlalu keenakan padahal Pemerintah-lah yang menyuntikkan dana," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan juga menyebut, suntikan dana terhadap BUMN juga belum menyelesaikan persoalan dari berbagai BUMN. "Persoalan utama BUMN itu terletak pada manajemen pengelolaannya sehingga BUMN tersebut tidak untung dan malah merugi. Sehingga, solusinya adalah perbaikan manajemen, bukan suntikan dana setiap merugi.", ungkap Syarief Hasan.

Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat, Syarief Hasan ini menyebut banyak BUMN yang disuntikkan dana namun masih terus merugi. "BUMN-BUMN yang disuntik dana tersebut masih terus merugi karena memang manajemennya yang buruk sehingga tidak mampu mengelola BUMN dengan baik," ungkap Syarief Hasan.

Syarief Hasan menyoroti beberapa BUMN yang bermasalah meski sudah disuntik PMN. BUMN tersebut seperti PT PAL, PT Dirgantara Indonesia, Perum Bulog, hingga Garuda Indonesia yang kini semakin bermasalah dan bahkan berpotensi dipailitkan berdasarkan pernyataan Wakil Menteri BUMN.

Syarief Hasan mendorong Pemerintah untuk melakukan audit terhadap seluruh BUMN yang bermasalah. "Pemerintah harus melakukan audit total terhadap BUMN-BUMN khususnya yg sudah pernah dapat suntikan dana Pemerintah yang ada sehingga dapat memilah BUMN yang baik dan bermasalah,". ungkap Syarief Hasan.

Politisi Senior Partai Demokrat ini juga menyebut, BUMN dan anak beserta cucunya juga sudah terlalu banyak dan tidak ter-manage dengan baik. "Pemerintah perlu untuk melakukan audit hingga restrukturisasi sehingga BUMN-BUMN tersebut dapat berkontribusi terhadap pemasukan negara, bukan malah merugikan negara," tutup Syarief Hasan.(*)