TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo mendorong pemerintah memberikan perhatian lebih kepada Provinsi Maluku. Mengingat daerah tersebut masih menjadi salah satu daerah yang perlu perhatian lebih dari pemerintab pusat di Indonesia.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, semester I/Maret 2021, persentase penduduk miskin di Maluku tercatat 17,87 persen, terbesar keempat setelah Papua (26,86 persen), Papua Barat (21,84 persen), dan NTT (20,99 persen).

"Maluku tidak akan sanggup keluar dari jerat keterbatasan ekonomi jika hanya mengandalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di tahun 2021, PAD Maluku tercatat Rp 3,31 triliun. Di tahun 2022 bahkan ditargetkan menurun menjadi Rp 2,87 triliun.

Karenanya butuh dukungan dari pemerintah pusat, salah satunya melalui Dana Transfer dan Dana Desa (DT-DD). Ironisnya, untuk tahun anggaran 2022, DT-DD Provinsi Maluku justru mengalami penurunan dari Rp 12,88 triliun menjadi Rp 11,87 triliun. Padahal peningkatan DD sangat diperlukan sebagai sumber pendanaan berbagai program pembangunan di Maluku," ujar Bamsoet usai menerima Gubernur Maluku, Murad Ismail, di Jakarta, Kamis (16/12/2021).

Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, agar keluar dari jerat keterbatasan ekonomi, pemerintah pusat juga harus membantu Maluku mengembangkan berbagai destinasi wisata yang berpotensi membuka banyak lapangan pekerjaan, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah.

Dengan luas wilayah mencapai 712,480 Km2, di mana luas daratan hanya 7,4 persen atau 54.184 Km2, serta memiliki 1.412 pulau, Maluku memiliki beragam objek wisata berkelas dunia. Data Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-Maluku mencatat, pada tahun 2019 setidaknya ada 280 wisata bahari, 191 wisata alam, 359 wisata sejarah/budaya, dan 14 wisata buatan di Provinsi Maluku.

"Pulau Run yang berada di Kepulauan Banda di Maluku, memiliki nilai sejarah, yang bisa dikembangkan untuk menarik turis. Di masa lalu, Pulau Run dikuasai Inggris, sangat kaya dengan pohon pala, rempah-rempah yang sangat mahal di dunia Barat, bahkan harganya bersaing dengan harga emas. Belanda melalui VOC ingin menguasai monopoli rempah-rempah di Kepulauan Banda, sehingga terus menerus berperang dengan Inggris. Keduanya akhirnya berdamai dengan menandatangani Traktat Breda, yang isinya sepakat berdamai dengan melakukan tukar guling. Belanda menyerahkan Nieuw Netherland (Manhattan) kepada Inggris, sedangkan Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda," jelas Bamsoet.

Kepala Badan Hubungan penegakan Hukum, Keamanan dan Pertahanan KADIN Indonesia ini menerangkan, Maluku juga memiliki Pantai Panjang Tual di Kepulauan Kei, pantai dengan pasir putih yang sangat indah.

Sangat kontras dengan birunya laut yang begitu jernih. Suasana pantai yang begitu bersih dan masih asri juga membuat pengalaman berwisata menjadi semakin menarik.

"Selain keberpihakan di sektor pengembangan ekonomi dan pariwisata, keberpihakan pemerintah juga perlu ditunjukan di sektor politik. Setelah berakhirnya kepemimpinan Presiden Soekarno, hingga saat ini belum pernah ada lagi putera-puteri Maluku yang ditunjuk menjadi menteri ataupun tampil dalam kepemimpinan nasional," pungkas Bamsoet. (*)