TRIBUNNEWS.COM - Ketua MPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI Polri (FKPPI)/Kepala Badan Bela Negara FKPPI Bambang Soesatyo mengajak seluruh kader FKPPI menyukseskan dua agenda nasional ke depan. Pertama, terkait dengan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kedua, terkait agenda Pesta Demokrasi serentak.

"Pemindahan IKN Nusantara telah menjadi konsensus politik. Pemerintah dan segenap komponen bangsa tengah mencurahkan perhatian terhadap implementasi tahapan-tahapan pemindahan IKN Nusantara. Membangun IKN Nusantara bukanlah pekerjaan yang mudah, karena membutuhkan dukungan sumberdaya, dukungan anggaran, dan pemikiran yang matang," ucap Bamsoet usai melakukan konsolidasi dengan Pengurus Daerah V FKPPI Jambi, di Jambi, Jumat (11/3/22).

Ketua DPR RI ke-20 dan mantan Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM dan Keamanan ini menuturkan, kebijakan pemindahan IKN Nusantara membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Harus melalui beberapa tahapan pembangunan, yang menurut masterplan yang disusun BAPPENAS akan membutuhkan waktu 15 hingga 20 tahun.

"Artinya, pembangunan Ibu Kota Baru akan dapat diselesaikan melalui beberapa periodisasi pemerintahan. Di sinilah, pentingnya kematangan dan kebesaran jiwa kebangsaan kita untuk senantiasa terus melaksanakan pembangunan nasional secara berkelanjutan, tanpa terhambat oleh kebijakan dan kehendak-kehendak politis yang bersifat pragmatis," kata Bamsoet

Wakil Ketua Umum Partai Golkar dan Wakil Ketua Umum Pemuda Pancasila ini menambahkan, Indonesia juga punya agenda pesta demokrasi serentak untuk memilih presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPD, dan anggota DPRD, termasuk juga Pilkada serentak untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota.

"Sesuai arahan Ketua Umum FKPPI, semua kader FKPPI harus menyukseskan penyelenggaraan dua hajatan besar pesta demokrasi tersebut. Termasuk, mendukung siapapun kader FKPPI yang akan maju pada Pemilu legislatif ataupun maju dalam pemilihan kepala daerah. Selain menjaga kondusivitas wilayah," pungkas Bamsoet. (*)