Pidato Bung Karno Jadi MoW UNESCO, Ahmad Basarah: Pancasila Diakui sebagai Ideologi Internasional
"Bung Karno membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional keindonesiaan, tetapi universal dan internasional," ujar Basarah.
Editor: Content Writer
TRIBUNNEWS.COM - Wakil Ketua MPR RI, Dr. Ahmad Basarah menyambut gembira penetapan pidato Bung Karno di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tahun 1960 sebagai Memory of the World (MoW) oleh UNESCO. Penetapan tersebut dilakukan dalam sidang pleno oleh Executive Board UNESCO pada 10-24 Mei 2023.
Pidato Bung Karno di PBB ditetapkan sebagai MoW bersama dengan arsip Gerakan Non-Blok Pertama (GNB I) di Beograd tahun 1961, serta naskah Hikayat Aceh abad ke-17 M.
Basarah menyampaikan ucapan terima kasih kepada UNESCO atas penetapan tersebut. Menurutnya hal ini sudah semestinya, sebab pidato Bung Karno yang berjudul 'To Build the World A New' (Membangun Dunia Kembali) yang disampaikan di PBB pada 30 September 1960 memang merupakan memori dunia.
"Dalam pidato tersebut, Bung Karno mencetuskan manifesto intelektual, politik dan ideologi yang bersifat internasional, bahwa dunia harus dibangun kembali. Pembangunan dunia kembali disebabkan oleh bangkitnya kemerdekaan di negara Asia-Afrika, sebagai perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme,” jelas Basarah.
Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ajakan Bung Karno untuk membangun dunia kembali didasarkan pada Pancasila. Menurut Basarah, di forum dunia yang dihadiri para pemimpin dunia itu, Bung Karno mengenalkan dan menawarkan Pancasila sebagai ideologi internasional.
"Kalau kita simak pidato tersebut, kita seperti menyaksikan kembali api Pancasila yang Bung Karno pidatokan di 1 Juni 1945 di sidang BPUPK, di forum internasional,” ungkap Basarah.
Menurut Basarah, di pidato tersebut, Bung Karno menyampaikan argumentasi kenapa setiap negara perlu mengadopsi Pancasila sebagai ideologi kenegaraannya.
"Bung Karno membuktikan bahwa nilai-nilai Pancasila tidak hanya bersifat nasional keindonesiaan, tetapi universal dan internasional. Ketuhanan Yang Maha Esa adalah nilai universal, kemanusiaan universal, nasionalisme universal, demokrasi universal dan keadilan sosial universal. Khusus nasionalisme, Bung Karno menjelaskan bahwa nilai ini universal, sebab nasionalisme dianut oleh semua negara modern,” terang Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Hubungan Internasional ini.
“Tidak hanya menjelaskan Pancasila sebagai ideologi universal dan internasional, Bung Karno bahkan mengusulkan pada Sidang Umum PBB, agar Pancasila dimasukkan ke dalam Piagam PBB. Usulan tersebut mendapatkan sambutan meriah dari para pemimpin dunia. Sambutan itu menunjukkan bahwa Pancasila diakui oleh dunia sebagai nilai-nilai yang bersifat universal,” tambah penulis buku Bung Karno, Islam dan Pancasila (2017) ini.
Berdasarkan penetapan ini, maka Basarah meminta pemerintah dan bangsa Indonesia untuk menindaklanjutinya dengan menyosialisasikan pidato Bung Karno di PBB tersebut sebagai bagian dari penguatan Pancasila.
"Bung Karno sudah lama mengenalkan Pancasila di dunia internasional. Tidak hanya di Sidang Umum PBB tahun 1960, tetapi juga di Kongres Amerika Serikat dan Universitas Heidelberg, Jerman Barat pada tahun 1956. Upaya Bung Karno ini menjadi bagian dari diplomasi internasional untuk menjadikan Pancasila sebagai ideologi yang membangun perdamaian dunia. Penetapan UNESCO tersebut juga mencerminkan pengakuan dunia terhadap jasa Bung Karno yang harus kita pahami makna dan signifikansinya,” tegas Basarah.
Lebih lanjut Basarah menyatakan agar bangsa Indonesia senantiasa memahami dan memperkuat Pancasila sesuai dengan maksud para pendiri bangsa pembentuk Pancasila.
"Penggali Pancasila adalah Bung Karno, yang bersama para pendiri bangsa lainnya merumuskan Pancasila. Menjelang momentum peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni nanti, saatnya kita kuatkan Pancasila berdasarkan maksud para perumusnya, sebab ideologi bangsa ini terbukti berkiprah baik secara nasional maupun internasional,” ungkap Basarah, sebagaimana ia sampaikan pula di Talkshow Gebyar Wawasan Kebangsaan di Lemhannas, Jakarta, Rabu (24/5/2023) lalu. (*)