TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tak semua masyarakat meyakini dua pimpinan KPK yaitu Bibit Samad Rianto dan Chandra M Hamzah tak terlibat tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan seperti yang pernah dituduhkan Polri terhadap keduanya. Tak semua kalangan percaya dan sependapat keduanya dikriminalisasi dalam kasus yang proses hukumnya akhirnya dihentikan kejaksaan agung menggunakan kebijakan deponeering itu.

Ahmadi Hasan salah satunya. Pengamat pendidikan politik, hukum dan HAM yang juga merupakan aktivis Lembaga Demokrat ini mengaku masih meyakini jika kedua mantan kolega Antasari Azhar itu terlibat dalam tindak pidana pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tersebut.

"Secara nurani saya yakin dia terlibat. Saya nggak meragukan mereka terlibat. Tapi sayangnya kita terkendala mereka perlu tetap ada di sana (KPK) agar pemberantasan korupsi tidak goyang, dapat terus berjalan," ujarnya dalam seminar sehari dengan tema "Evaluasi Kinerja Menteri Hukum dan HAM dari remisi, koruptor tender passport hingga bisnis seks penjara" di Jakarta, Sabtu (30/10/2010).

Namun demikian, Ahmadi mengaku tetap mendukung upaya deponeering kejaksaan agung terhadap kasus itu. Selain karena alasan yang sudah diungkapkannya tersebut, ada alasan lain yang membuat Ahmadi mendukung kebijakan tersebut keluar. Alasan lain itu adalah lambannya kerja panitia seleksi (Pansel) pimpinan KPK yang diketuai Menteri Hukum dan HAM Patrialis Akbar, mendapatkan sosok pimpinan KPK yang dibutuhkan untuk menggantikan Antasari Azhar.

"Padahal mendapatkan Kapolri saja cukup dalam tempo satu hari. Dinaikkan jabatannya, diajukan sebagai calon, paripurna, diterima lalu diangkat. Nggak sampai lama-lama," ungkapnya.