TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Hukum Tata Negara, Irmanputra Sidin, berpandangan seharusnya hasil rapat kabinet bisa meredakan pertarungan, bukan menimbulkan polemik baru.

Pidato presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harusnya menjadi konsep dalam rapat kabinet. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Dalam rapat kabinet, Gubernur DI Yogyakarta tetap diusulkan untuk dipilih.

"Ini juga bisa menimbulkan inkresi proses legislasi kita, presiden akan dianggap sudah mendikte pembentukan undang-undang di DPR," kata pakar hukum tata negara, Irmanputra Sidin, dalam perspektif Indonesia denga tema RUU DIY : Gagasan, Masalah, dan Solusi, di ruang press room DPD RI, Jakarta, Jumat (3/12/2010).

Menurut Irman seharusnya opsi rapat kabinet itu bisa meredakan pertarungan, sama seperti pidato presiden. Tetapi perbedaan tersebut, akan menjadi peristiwa buruk bagi presiden ke depan.

"Harusnya keputusan rapat kabinet bisa menurunkan suhu perdebatan, tetapi dengan ada pernyataan lain dari hasil rapat kabinet maka suhu akan naik kembali," ujarnya.