TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Banyaknya permasalahan politik di Yogyakarta terkait RUU Keistimewaan Yogyakarta hingga mundurnya adik Sri Sultan Hamengkubuwono X GBPH Prabukusumo dari Partai Demokrat merupakan momentum tepat bagi partai politik melihat juga kapasitas kenegarawanan kandidat presiden yang akan diusungnya.

"Dari kasus Yogyakarta ini, ke depan parpol harus melihat juga kapasitas kenegarawanan kandidat presiden yang akan diusungnya," ujar Aktivis LSM Petisi 28, Adhie Massardi saat dikonfirmasi melalui pesan singkat, Kamis (9/12/2010).

Sebab, menurut Adhie tidak semua persoalan bangsa bisa diselesaikan dengan konstitusi, bahkan hukum dan demokrasi. Adhie juga melihat ada nilai yang lebih tinggi dari semua itu, yakni kearifan sosial seorang pemimpin.

"Itulah sebabnya dalam Islam, pemimpin menempati posisi tertinggi yang kata-katanya harus diikuti," tandasnya.