TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sikap politik Fraksi Partai Golkar (FPG) soal kontroversi demokrasi di Yogyakarta cenderung ke arah penetapan Sultan sebagai gubernur sebagaimana aspirasi mayoritas masyarakat Yogyakarta. Hal itu disampaikan sekretaris FPG, Ade Komarudin di gedung DPR-MPR-DPD Senayan Jakarta.

Menurutnya, masyarakat Yogyakarta baik secara formal dan non formal telah menyampaikan aspirasinya agar jabatan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) melalui dilakukan dengan mekanisme penetapan.

" FPG akan terus memperjuangan kepentingan rakyat. Karena itu, fraksi akan sejalan dengan aspirasi masyarakat," kata Ade Komarudin, Selasa (14/12/2010).

Menurutnya, mekanisme penetapan untuk Gubernur DIY ini juga tidak keluar dari koridor bahkan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

"Saya kira aspek kesejarahan Yogyakarta tidak bisa dinafikan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX ikut berjuang jiwa dan raga bahkan dana," pungkasnya.