TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politik dinasti seolah-olah wajar dilakukan. Tapi bagi partai dan demokrasi yang sedang berkembang di Indonesia, sistem ini berbahaya. Karena, jika tidak ada perbaikan UU tentang Pemilu, politik dinasti akan semakin marak dan bakal merusak demokrasi di Indonesia.

Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PAN, Bima Arya Sugiharto di Galery Cafe TIM, Jakarta Pusat, Rabu (18/5/2011). Atas hal itu, Bima pun mendukung larangan yang tegas perihal politik dinasti di Indonesia.

"Hal ini hanya bisa dikondisikan melalui UU agar rakyat memiliki kesempatan yang sama. Jika tidak, satu keluarga bisa berkuasa puluhan tahun di daerah bersangkutan," ujar Bima.

Bima mengemukakan, peristiwa politik di Guatemala, yakni istri Presiden rela menceraikan suami lantaran ingin maju selaku presiden menjadi contoh yang baik untuk diterapkan di Indonesia.

"Istri tidak boleh melanjutkan suaminya. Begitu pula anak tidak boleh meneruskan ayahnya," katanya seraya menjelaskan, konsep tersebut bisa diadopsi di Indonesia.

"Nah di Indonesia itu bisa terjadi. Istri tidak boleh melanjutkan suaminya. Begitu pula anak tidak boleh meneruskan ayahnya," paparnya.

Dia menambahkan, bila Ibu Negara Ani Yudhoyono ingin maju menjadi Presiden pada 2014, maka mau tidak mau dirinya bercerai dengan SBY.

"Namun yang saya dengar, Ibu Ani Yudhoyono tidak berniat maju. Karena memang tidak berniat saja," ujarnya.