TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengatakan pemerintah pusat menjalankan otonomi khusus dengan sebesar-besarnya dengan sesungguh-sungguhnya demi keadilan, kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Papua dan tetap dalam bingkai NKRI.

"Sejak tujuh tahun yang lalu, segera setelah saya mengemban amanah menjadi Presiden di negeri ini saya telah melakukan pendekatan untuk wilayah papua. Yang dulu pendekatannya mungkin bersifat kepada keamanan, stelah kita evaluasi nampaknya kita pandang kurang tepat. Oleh karena itu kita ubah menjadi pendekatan kesejahteraan demi keadilan, kesejahteraan dan kemanjuan saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat," kata SBY dalam sidang paripurna Kabinet di Kantor Sekretariat Negara, Jakarta, Kamis (27/10/2011).

Dijelaskan atas kebijakan dasar itu ada banyak contoh apa saja yang telah pemerintah lakukan selama ini. Misalnya dalam 100 hari kinerja KIB I, pemerintah telah menerbitkan PP No 54 tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua yang menjadi amanah UU.

"Dalam perkembangannya hingga saat ini pemerintah telah mengalokasikan fiskal ke Papua dan Papua Barat yang meningkat secara signifikan. Pemerintah juga telah menerbitkan Inpres No 5 tahun 2007 tentang percepatan pembangungan Papua dan Papua barat yang sekarang ini juga telah dilaksanakan oleh jajaran Pemda Papua dan Papua barat juga kementrian terkait," katanya.

Disamping itu, lanjut SBY, untuk mendekatkan layanan publik ke masyarakat pemerintah telah melakukan pembentukan kabupaten-kabupaten baru baik di Papua maupun Papua Barat.

"Kemudian untuk meningkatkan kesejahteraan di kampung-kampung dan distrik-distrik kita juga telah kita salurkan secara intensif beberapa program semacam PNPM yang ada diwilayah-wilayah provinsi itu. Banyak lagi yang ktia lakukan kebijakan yang baru ini," katanya.

Dijelaskan fokus tiga tahun kedepan sejalan dengan kebijakan itu maka dilakukan peningkatan kesejahteraan di kedua provinsi itu dan dengan berbagai upaya yang kita lakukan di kedua provinsi itu dan yang dilakukan pemerintah pusat sebagai back-up sebagai bantuan misalnya telah dibentuknya unit percepatan pembangunan Papua dan Papua Barat atau UP4B.

"Masih banyak lagi yang mesti kita lakukan di papua dan papua barat untuk mengatasi ketertinggalan di daerah itu dan sumber anggaran yang tidak kecil dapat kita bangun menuju masa depan yang lebih baik," katanya.