TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Para tokoh Papua yang tergabung dalam Forum Papua Bangkit meminta kepada Presiden SBY untuk mengedepankan dialog dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua. Pendekatan selain dengan cara dialog, diyakini tak akan menyelesaikan masalah.

"Kami meminta kepada bapak Presiden SBY sebagai kepala negara dan Panglima tertinggi untuk segera menghentikan segala bentuk kekerasan di tanah Papua. Bisa menjamin kebebasan dan keamanan bagi setiap warga sipil yang hidup di bumi Papua," ujar koordinator Forum Papua Bangkit, Hengky Jokhu, saat menggelar jumpa pers, Kamis (27/10/2011).

Presiden SBY, juga didesak untuk segera membentuk tim pencari fakta, mengusut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM. Khususnya, rentetan peristiwa pembantaian warga sipil peserta Kongres Rakyat Papua III, 19 Oktober lalu. Selain itu, peristiwa pembunuhan warga sipil di Kabupaten Mimika dan Puncak Jaya yang masih terjadi hingga saat ini.

"Kita meminta Pak SBY dapat membuka ruang dialog yang setara, adil dan bermartabat. Antara pemerintah pusat dengan komponen rakyat Papua yang telah ditetapkan dalam Konferensi Perdamaian Papua, Juli 2011," tuturnya.

Presiden SBY, tegasnya dapat memberikan perhatian khusus dalam penyelesaian pelanggaran HAM sejak integrasi tahun 1963 hingga sekarang.

Persoalan Papua, ingin misahkan diri, sebenarnya bisa diselesaikan dengan meningkatkan kualitas hidup rakyat Papua. Selama pemerintah pusat tak bisa, mereka tetap menuntut keadilan," tandasnya.