TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan membuka penyelidikan baru untuk menelusuri keterlibatan Ketua DPP Departemen Perekonomian Partai Demokrat, Sutan Bhatoegana terkait kasus dugaan korupsi Solar Home System (SHS) tahun anggaran 2009 di Kementerian ESDM.

Penyelidikan baru itu akan dibuka jika dalam pengembangan penyidikan, KPK menemukan dua bukti permulaan cukup yang menunjuk keterlibatan Sutan.

"Informasi sekecil apa pun akan didalami, termasuk pengakuan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta. Apabila dalam pengembangan ditemukan dua alat bukti baru yang cukup, tentu kami akan buka penyelidikan baru," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi kepada wartawan, Sabtu (26/11/2011).

Johan mengatakan, pihaknya akan mendalami keterangan yang disampaikan kubu terdakwa Ridwan Sanjaya perihal keterlibatan Sutan, Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Pol Gories Mere dan Mantan Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Kejaksaan Agung Wisnu Subroto di kasus korupsi proyek yang merugikan keuangan negara seniali Rp 131,2 miliar.

Pihaknya, lanjut Johan, tak menutup kemungkinan akan menghadirkan nama-nama itu di persidangan, jika dirasa diperlukan.

“Jika berdasarkan kesaksian di persidangan, dianggap diperlukan untuk memanggil ya akan kita panggil, tentunya selama itu untuk memperkuat yang sudah menjadi dakwaan jaksa,” imbuhnya.

Menghadirkan nama-nama itu dipersidangan, akan dilakukan jika ada bukti-bukti lain yang mendukung. “Ini baru berdasarkan pengakuan saksi atau terdakwa, tentu itu kita perlu dukungan bukti yang lain, karena  tidak bisa sekedar pengakuan,” ungkapnya.