TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -  Setelah Sumpah Pemuda 1928, tanggal 22-25 Desember 1928 digelar perhelatan Kongres Perempuan Indonesia I di Yogyakarta. Kongres menghasilkan keputusan-keputusan yang dianggap sebagai tonggak terlibatnya perempuan dalam kancah politik Indonesia. Saat itu, Bung Karno menetapkan 22 Desember sebagai hari Kebangkitan Perempuan Indonesia dalam politik.

Pada masa Orde Baru, sejarah ini telah dihapus dari memori bangsa. Keterlibatan perempuan dalam politik "diberangus". Gerakan perempuan "dipasung". Soeharto mengerdilkan sejarah hadirnya 22 Desember dalam peta penting percaturan politik. Perempuan dikandangi, ditarik kembali sekadar sosok manusia yang disebut Ibu. Sebagai penjaga dan pengelola dalam wilayah sumur dapur kasur.

Bagi politisi PDI-P Rieke Diah Pitaloka, bukannya mengecilkan arti kerja seorang Ibu dalam wilayah domestik. Namun keterlibatan perempuan dalam politik, dapat menentukan derajat kehidupan perempuan dalam ruang domestik. Lagi pula, katanya, tak elok rasanya kalau penetapan peringatan sebuah tanggal dilepaskan dari peristiwa.

"Seperti yang selalu saya katakan di setiap perayaan 22 Desember.  Bukan  Hari Ibu tapi hari kebangkitan  politik perempuan Indonesia. Setiap tanggal 22 Desember saya juga selalu mengenang almarhum Ibu saya, tapi tidak sekadar karen fungsinya mengelola sumur dapur dan kasur. Kenanglah ibu pada 22 Desember sebagai manusia yang punya kedudukan yang sama di hadapan hukum, yang punya hak dan kewajiban yang sama dalam bela negara," tutur Rieke.

"Saya selalu mengirimkan doa istimewa pada tgl 22 Desember untuk ibu tercinta, karena jasanya meletakkan landasan pemikiran politis pada diri saya anak perempuannya. Yang juga akan saya lakukan pada anak-anak saya kelak untuk tahu bahwa dirinya adalah zoon politicon, makhluk politis yang tak mungkin memisahkan diri dari sebuah struktur politik. "Where ever you go yo will be a polis"," katanya lagi.

Selamat datang 22 Desember 2011, selamat merayakan kebangkitan politik perempuan Indonesia, kata Rieke lagi. Saatnya, perempuan terlibat dan melibatkan diri dalam keputusan-keputusan politik dengan gagasan politis yang memuliakan manusia agar beradab dan bermartabat, tidak dengan gagasan "tubuh perempuan" sebagai strategi politik parnea, politik yang menghalalkan segala cara. (tribunnews/yat)