Golkar Mempersilakan KPK Periksa Ketua Badan Anggaran DPR
Setya yakin bahwa Mekeng tidak terlibat dalam kasus itu
Editor: Yudie Thirzano
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Golkar mempersilakan KPK memeriksa apabila nama 'Ketua Besar' yang disebut Nazaruddin adalah Ketua Badan Anggaran DPR dan berasal dari pihaknya.
"Itu tentunya perlu diklarifikasi langsung, yang tahu Nazar. Perlu diklarifikasi apakah betul Mekeng," ujar Bendahara Umum Golkar, Setya Novanto saat dihubungi wartawan, Jum'at (6/1/2012).
Menurut Setya dirinya sebagai Ketua Fraksi Golkar mempersilahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksanya jika memang kader partai berlambang beringin tersebut terlibat kasus korupsi. "Kalau dari kami selaku fraksi, kalau betul silakan ditindak secara tegas masalah ini. Tapi sebelum jauh perlu klarifikasi," kata dia.
Kendati demikian meski yang dimaksud Nazaruddin mengarah ke Melchias Markus Mekeng, Setya yakin bahwa Mekeng tidak terlibat dalam kasus itu. Apalagi kata dia, Mekeng baru menjabat sebagai Ketua Banggar selama enam bulan ini. "Yang saya tahu, Mekeng menjabat baru periode enam bulan ini. Dan belum masuk wilayah Mekeng selaku kejadian Wisma Atlet. Tapi ini masih ada dugaan tak bersalah," jelasnya.
Lanjut Novanto, lebih baik kata dia, terkait Ketua Besar yang disebut-sebut merupakan Ketua Banggar oleh Nazar harus ditanyakan langsung. Sebab pengakuan Mekeng kata dia, tidak terlibat sama sekali. "Tentu alangkah baiknya ditanya ke Nazar. Mekeng sudah ditanya langsung, dan katanya tak pernah bermasalah anggaran dengan pihak lain termasuk Nazar. Buat saya clear.Kami memanggil langsung kita tanya," tegasnya.
Ketika ditanyakan apakah Partai Golkar sudah mengklarifikasi Ketua Badan Anggaran sebelumnya yakni Harry Azhar Aziz, Setya mengaku belum melakukan itu. Akan tetapi ia berjanji pada masa sidang nanti akan meminta klarifikasi terkait kasus tersebut.
"Saya belum tanya ke Harry Azhar Aziz. Nanti akan kita lebih perdalam. Minggu depan sudah masuk. Paripurna banyak orang daerah. Bisa finalisasi. Kita sosialisasi dulu, cek dulu, agar semuanya jangan salah paham. Mudah-mudahan tidak ada masalah. Nanti di cepat-cepat saja. Kita tanya kebenaran informasinya," pungkasnya.
