Laporan Wartawan Tribunnews.com, Willy Widianto

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA  - Fraksi Partai Demokrat akan mempertimbangkan untuk melakukan evaluasi posisi Angelina Sondakh di Komisi Hukum DPR. Hal tersebut menyusul banyaknya kritikan dan rencana boikot dari KPK apabila Angie berada di komisi Hukum.

"Semuanya itu bisa kita lakukan evaluasi, tuntutan dan kepatutan apalagi melanggar Undang-undang,"ujar Ketua Fraksi Partai Demokrat, Jafar Hafsah di gedung DPR, Jakarta, Rabu(15/2/2012).

Dalam kesempatan itu Jafar juga menjelaskan bahwa rotasi yang dilakukan fraksi Partai Demokrat termasuk memindahkan Angie ke Komisi Hukum adalah hal yang biasa dan rutin dilakukan.

"Sebenarnya putaran ini putaran biasa, bahwa kita memutar mengisi komposisi-komposisi, kebetulan Angie ada di Komisi 3 DPR,"jelas Jafar.

Jafar menambahkan bukan berarti mereka yang bermasalah dalam proses hukum kemudian saat duduk di Komisi III kemudian menjadi kebal.

"Tidaklah di komisi 3 yang terkait dengan hukum,kemudian orang yang bebas dari hukum, hukum berlaku kepada semua warga negara, dia jadi tersangka,"jelasnya.

Saat ditanyakan adanya rencana memboikot Angie yang akan dilakukan KPK Jafar memberikan penjelasannya. Ia menyarankan apabila KPK hadir di rapat kerja dengan Komisi III DPR ada baiknya Angie tidak perlu hadir.

"Angie berada di Komisi III, tapi secara fisik tidak kan, dia tetap jadi tersangka. Kalau KPK inginkan itu ya Angie tidak perlu hadir apabila ada KPK,"pungkasnya.