TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hingga hari kedua pelaksanaan ujian nasional (UN), sebanyak 641 laporan masuk ke posko pengaduan UN Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).  Hal yang paling banyak diadukan adalah isu kebocoran dan kecurangan.

"Aduan tersebut diterima melalui tujuh call center, 13 melalui telepon, 585 melalui SMS, 35 email, dan satu dari fax," ujar Mendikbud M Nuh, di Kantor Kemendikbud, Jakarta, Selasa (17/4/2012).

Dari jumlah tersebut, tidak jauh berbeda dengan hari sebelumnya, isu kebocoran soal dan kecurangan masih mendominasi. Pada hari sebelumnya, dari 254 pengaduan isu kecurangan, 54 di antaranya adalah laporan, dan isu kebocoran ada 27 laporan.

"Rumusnya, setiap ada aduan kami tindak lanjuti, karena orang-orang kami saat ini ada di daerah semua. Tiap provinsi ada, inspektorat itu setiap provinsi ada," ungkap M Nuh.

Inspektorat, lanjutnya, bertugas mengawasi, dan bila ada laporan langsung dicek.

"Tapi, setiap kami mengecek laporan tersebut, di lapangan ternyata tidak ada, hanya sebatas isu," tukasnya.

Hasil pengawasan di lapangan ternyata hanya berupa kunci jawaban, tanpa bisa menunjukkan naskah soal yang bocor. Menurut M Nuh, jika hanya kunci jawaban, maka tidak bisa dipertanggungjawabkan, karena tidak mungkin tahu jawaban tanpa ada naskah soalnya.

"Kalau yang beredar saat ini hanya abcd-abcd, tapi tidak ada lembaran (soalnya)," tuturnya.

Isu tersebut, bebernya, hanya dalam rangka meramaikan UN. Kemendikbud pun tidak tahu siapa penyebarnya.

"Biar lah pihak kepolisian yang melacaknya, kami berikan dorongan kepada polisi supaya pelaksanaan UN ini tidak tambah ribet, suasana tidak kondusif, dan membuat peserta UN menjadi tidak konsentrasi," katanya. (*)