TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Komisi I DPR RI, Mahfudz Siddiq sangat terkejut ketika melakukan kunjungan ke Papua beberapa waktu lalu untuk memantau kondisi pulau di timur Indonesia tersebut.

"Sebanyak 80 persen pemerintahan di Kabupaten/Kota sampai Provinsi tidak berjalan efektif," ujar Mahfudz dalam dialog Polemik bertajuk 'Papua yang Tak Kunjung Reda' yang digelar di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012).

Akibat fakta tersebut, Mahfudz mengatakan bahwa pemerintah pusat mengucurkan dana Rp 40 Triliun melalui Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) tidak ada dampak yang signifikan terhadap perubahan di Papua.

"Bahkan jadi bottle neck sehingga dana itu lari kemana kita tidak tahu," kata Mahfudz dari fraksi PKS.

Mahfud melanjutkan, ada pula persoalan baru terkait Pilgub di Papua yang kini menjadi sengketa kewenangan penyelenggaraan Papua antara Dewan Perwakilan Daerah Papua (DPRP) dengan KPU Pusat sehingga harus dibawa ke Mahkamah Konstitusi.

Mahfud sangsi jika sengketa kewenangan tersebut diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi baik memberikan kewenangan kepada DPRP ataupun KPU Pusat, maka akan selesaikan persoalan di Papua.

"Pilgub pun sudah tertunda 1 setengah tahun. Apakah putusan MK itu akan selesaikan persoalan? Saya kira tidak," ujar Mahfudz.

Lihat Juga: