TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Assisten-5/Otsus Deputi I Poldagri Kemenkopolhukam, Brigjen TNI Sumardi berpendapat bahwa presiden tidak perlu turun langsung untuk berdialog dengan rakyat Papua.

"Sebenarnya otonomi daerah itu sudah tidak perlu banyak kuasa dari presiden," kata Brigjen TNI Sumardi kepada wartawan di Warung Daun Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (16/6/2012).

Menurut Brigjen TNI Sumardi, dengan otonomi daerah kini seharusnya dialog harus dikedepankan oleh pemerintah daerah yang sudah diberi kewenangan oleh pemerintah pusat.

"Yang berkuasa itu kan sekarang Gubernur, Bupati dan Walikota. Kalau presiden turun bisa tambah rumit," kata Brigjen TNI Sumardi.

Sebelumnya, Koordinator Umum Nasional Komunitas Masyarakat Adat Papua Anti Korupsi (KAMPAK), Dorus Wakum mendesak presiden untuk turun langsung berdialog dengan warga Papua.

"Presiden harus datang langsung untuk berdialog dengan rakyat Papua," kata Dorus saat diwawancara wartawan di LBH Jakarta, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2012).

Menurut Dorus, pernyataan presiden terkait bahwa kekerasan di Papua yang terjadi belakangan ini hanya berskala kecil adalah salah. Dorus menduga hal ini lantaran intelijen yang bertugas di tanah Papua memberikan laporan yang keliru.

"Untuk itu kami berharap untuk menarik intelijen-intelijen di Papua karena diduga memberikan laporan yang salah kepada presiden," ujar Dorus.

Lebih lanjut, Dorus menegaskan bahwa presiden harus mengedepankan dialog dalam mengatasi serentetan kekerasan yang terjadi di Papua, bukan dengan pengiriman aparat TNI-Polri yang justru menurut Dorus memperkeruh keadaan.

"Kalau memang presiden katakan Papua bagian dari NKRI, Buktikan dengan datang kesini dan berdialog," kata Dorus.

Lihat Juga: