TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua MPR Hajriyanto Y Thohari punya pandangan tersendiri mengenai suasana yang memanas di Papua.

Satu dari sekian banyak penyebabnya adalah bagi-bagi duit dari dana Otonomi Khusus (Otsus) untuk Papua yang tidak merata diterima seluruh elemen pemerintahan daerah di provinsi itu.

"Disini ada problem pelaksanaan kebijakan dimana distribusi anggaran tidak sampai dinikmati rakyat.

Persoalan lain kemungkinan korupsi sehingga dana untuk kesejehteraan rakyat tidak terwujud. Padahal tidak bisa duit itu dibagi rata juga sebab alokasi dana itu dibutuhkan untuk infrastruktur mendasar seperti sekolah, jalan raya, dan sebagainya," kata Hajriyanto di gedung DPR/MPR RI Jakarta, Senin (18/6/2012).

Menurut dia dana Otsus Papua yang nilainya triliunan Rupiah dari APBN itu seharusnya dibagikan dalam bentuk mentah bukan yang lain.

"Ini bisa digunakan kepala daerah disana untuk modal kerja pembangunan ekonomi," ujarnya.

Politisi Golkar ini menilai ketimpangan pembangunan di Indonesia antara Jakarta dan daerah luar Jawa seperti Papua juga menjadi penyebab lainnya.

"Maka harus diambil langkah drastis menghentikan pembangunan dulu di jakarta. Begitu banyak pandangan yang melihat konsentrasi pembangunan terlalu Jawa centris maka perlu langkah drastis pemerataan pembangunan," kata Hajriyanto.

Dia menegaskan tidak boleh karena alasan diatas kemudian muncul keinginan Papua pisah dari NKRI.

"Papua harus betul-betul dipertahankan dalam NKRI dan harus diambil langkah cepat dan jitu bagi kesejehteraan lahir dan bathin di Papua," kata dia.

Papua lanjut Hajriyanto jumlah penduduk hanya di bawah 5 juta jiwa dan tidaklah susah untuk disejahterakan. Caranya harus ada langkah drastis. "
Sesegera mungkin dalam tempo sesingkat-singkatnya," ujar Hajriyanto.

"Masa penduduk Indonesia 240 juta jiwa tidak bisa sejahterakan kawasan Papua yang penduduknya cuma 5 juta jiwa," Hajriyanto menambahkan.