TRIBUNNEWS.COM, BOGOR - Partai Golkar (PG) tidak melihat adanya politisasi atas dijadikannya anggota Komisi VIII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi PG, Zulkarnaen Djabar (ZD), menjadi tersangka korupsi pengadaan Alquran.

Pun demikian dengan pemanggilan sebagai saksi Bendahara Umum PG sekaligus Ketua Fraksi PG di DPR, Setya Novanto oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Untuk diketahui dua peristiwa ini diambil KPK bersamaan dengan Pembukaan Rapimnas Partai Golkar, yang agenda utamanya pengukuhan Aburizal Bakrie (Ical) sebagai Capres, di Bogor.

Tegas dikatakan Wakil Sekjen Partai Golkar Tantowi Yahya, bahwa ini semua hanya kebetulan saja berbarengan waktunya. Tidak ada politisasi di dalam penetapan tersangka, pemanggilan dan Rapimnas III Golkar.

"Bagi kami KPK lembaga profesional. Kami tidak mau berandai-andai. Kita tidak ingin asosiasikan penetapan tersangka oleh KPK dengan pembukaan Rapimnas Golkar," tegas Tantowi, saat ditemui wartawan di sela Rapimnas Golkar, di Hotel Aston, Bogor, Sabtu (30/6/2012).

Menurut Tantowi, penetapan tersangka ZD sudah melalui mekanisme dan KPK pasti memiliki bukti-bukti yang kuat. Sehingga bisa meningkatkan status ZD menjadi tersangka.

"Kita tidak menciptakan polemik baru. Tidak ada politisasi dalam hal ini," tandas dia.

Klik Juga: