TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Wakil Ketua DPR Pramono Anung mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menuntaskan penyidikan kasus dugaan Korupsi Pengadaan Alquran di Kementerian Agama.

Sebagaimana diketahui,  KPK menetapkan kader Golkar yang juga anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar, Zulkarnaen Djabar menjadi tersangka atas kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran tahun 2011-2012 di Kementerian Agama.

“KPK harus tuntaskan  secara menyeluruh baik DPR maupun pemerintah,” tegasnya kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/7/2012).

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa korupsi pengadaan barang dan jasa melibatkan dua unsur, baik itu DPR dan Pemerintah. Sehingga ia mendorong KPK segera menuntaskan pemeriksaan kasus  tersebut.

Ia juga melihat dengan kasus dugaan korupsi pengadaan Alquran semakin diperlukan adanya perbaikan di Badan Banggaran, Agar hal seperti ini tidak terus menerus terulang lagi di kemudian harinya.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Jazuli Juwaini mendorong KPK untuk segera menuntaskan adanya dugaan korupsi pengadaan Alquran di Kementerian Agama. Hal ini penting karena menyangkut pengadaan kitab suci Agama Islam yang memang sangat diperlukan umat di berbagai pelosok.

“KPK yang pertama kali mengungkapkan kasus ini ke publik, maka saya mendorong agar KPK menuntaskan segara dugaan tersebut. Kalau buktinya kuat segera ditingkatkan menjadi penyidikan. Kalau tidak terbukti segera diklarifikasi. Agar jelas duduk masalahnya,” kata Jazuli dalam siaran persnya kepada Tribunnews.com, Senin(25/6/2012).

Menurut Jazuli, sebagai mitra di DPR RI, Komisi VIII mendukung kebijakan Kemenag menambah pengadaan jumlah Alquran dari tahun ke tahun karena memang kebutuhannya riil bagi kaum muslimin.Demikian juga pengadaan kitab-kitab agama lain.

“Ini kan bagian dari pembinaan agama melalui penyebarluasan kitab suci agama-agama,” ujar Ketua Bidang Pengembangan Ekonomi dan Kewirausahaan DPP PKS ini.