TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Komisi II DPR dari Partai Golkar, Nurul Arifin, geram dengan rekan sefraksinya di Komisi VIII sekaligus anggota Badan Anggaran (Banggar), Zulkarnaen Djabar, diduga kuat terlibat kasus korupsi pengadaan kitab suci umat muslim, Alquran.

Berkaca dari kasus itu dan kasus korupsi yang melibatkan pihak Banggar lainnya, Nurul mengusulkan agar badan DPR yang kerjaannya menggodok anggaran negara itu diisi oleh orang-orang dari kalangan profesional.

"Saya mengusulkan agar fungsi anggaran DPR diperkuat," kata Nurul di Jakarta, Rabu (4/7/2012).

Menurut Nurul, banyak anggota DPR yang tidak mengerti bidang anggaran sehingga rawan dimanipulasi oleh mitra kerja dari pemerintah hingga kawan sendiri. Dengan alasan itu, saat ini diperlukan penguatan fungsi anggaran (budgeting) DPR.

Bentuk penguatan itu adalah dengan membentuk sebuah badan fungsional yang diisi orang-orang profesional yang mumpuni di bidang makro dan mikro ekonomi.

Nantinya, badan itu yang mengkaji, menilai, dan memberikan masukan kepada komisi-komisi di DPR tentang rincian anggaran yang diusulkan pihak pemerintah.

Dengan badan itu, DPR juga akan bisa menandingi alibi-alibi pemerintah dalam membahas RAPBN.

"Jika badan ini ada, pemerintah tidak bisa main-main dalam mengajukan anggaran, tidak ada proyek yang tidak masuk akal," tutur Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu.

Nurul menegaskan, dengan adanya badan tersebut, tak berarti bahwa fungsi dan keberadaan Banggar DPR, yang bertugas membahas rekomendasi pembahasan anggaran dari komisi-komisi, dibubarkan.

Menurut Nurul, penguatan komisi ini lebih berfungsi untuk menjadikan rekomendasi mereka lebih dipakai oleh Banggar DPR dan pemerintah.

"Tentunya dalam kondisi demikian, kami berharap pengawasan di antara kita lebih kuat dan mencegah terjadi praktik permainan anggaran oleh anggota DPR," imbuhnya.

Baca Juga: