Deddy Mizwar: Semua Punya Hak Jadi Pemimpin
Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 mendatang dinilai banyak masyarakat sebagai panggung selebritis. Pasalnya, selain Deddy Mizwar
Penulis: Edwin Firdaus
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemilihan Gubernur Jawa Barat Tahun 2013 mendatang dinilai banyak masyarakat sebagai panggung selebritis. Pasalnya, selain Deddy Mizwar, ada juga Dede Yusuf dan Rieke Diah Pitaloka yang ikut dalam pesta demokrasi tersebut.
Ketiga calon yang berlatarbelakang artis tersebut pun menjadi sorotan publik yang menilai mereka tak lebih digunakan untuk menarik suara pemilih.
Namun, Deddy memandang hal itu sebagai kewajaran. Menurutnya menjadi pemimpin merupakan hak semua orang. Apapun latar belakang profesinya.
"Setiap warga negara punya hak yang sama. Jadi hak untuk memilih, dipilih, termasuk hak untuk dipenjara (sekalipun)," kata Deddy saat melaporan harta kekayaannya di KPK, Jakarta, Rabu (21/11/2012).
Deddy pun tidak melihat kelebihan para calon dari kalangan artis dibanding dengan calon-calon dari latar belakang lainnya.
"Semuanya sama. Ada politisi yang peka dengan masyarakat, ada juga yang tidak. Ada juga seniman yang peka ada juga yang tidak. Sama saja, ada jurnalis yang peka ada juga yang tidak," ujarnya.
Sementara itu, Pakar Politik UIN Syarif Hiyatullah Jakarta, Gun Gun Heryanto menilai, calon dari latar belakang artis mempunyai peran penting dalam peta perpolitikan Jabar yang menjadi salah satu peta kekuatan politik nasional.
"Kalau saya lihat kecenderungannya, selebritas di Jabar itu memang memainkan peran signifikan dalam mengatrol perolehan suara," kata Gun gun saat dihubungi wartawan.
Gun gun juga mengatakan, letak geografis provinsi Jabar yang luas dan banyak pemilih tradisional atau wilayah pinggiran membuat jaringan politik saja tidak cukup untuk meraih suara maksimal di Jabar.
"Menyebabkan persoalan lebih kompleks dari Jakarta. Karena menggarap massa sejenis ini tak cukup kekuatan figur melainkan juga jejaring partai dan publisitas politik," kata Direktur Eksekutif the Political Literacy Institute tersebut.
Klik: