TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Djayadi Hanan, pengamat politik mengatakan, sebaiknya biaya pensiun anggota DPR diambil dari proporsi gaji yang dibayarkan setiap bulan. Sehingga, tidak akan membebankan anggaran negara.

Karena, menurut Djayadi, dengan sistem seperti itu, makin lama membuat uang pensiun anggota DPR semakin besar.

"Uang pensiun, selama dia masih anggota DPR, dikelola oleh bank untuk kegiatan produktif. Hasil kegiatan itu sebagian diberikan kepada anggota yang bersangkutan. Sehingga, jumlah uang pensiunnya pun makin banyak," ujar pengamat politik dari Ohio State University kepada Tribunnews.com, Jumat (22/2/2013).

Jika anggota DPR pensiun, imbuhnya, maka dia dapat mengambil uang pensiun itu sekaligus, atau diambil per bulan.

"Kalau per bulan diambil, uang pokoknya dapat tetap diinvestasikan, dan dia dapat mengambil bagi hasilnya tiap bulan," tuturnya.

"Sehingga, pensiun itu tidak membebani keuangan negara," ucapnya. (*)