TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pemerintah dinilai gagal menciptakan kondisi aman di Papua. Dalam konflik dengan gerakan pengacau keamanan, delapan anggota TNI dan empat warga sipil tewas.

"Menurut saya, pemerintah gagal memahami keinginan masyarakat Papua. Kegagalan ini akhirnya terjadi seperti sekarang," kata anggota Komisi I DPR Ahmad Muzani, di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (26/2/2013).

Menurut Muzani, pemerintah pusat hanya memahami Papua dalam konteks ketidakadilan pendapatan.

"Pemerintah menyelesaikan duit bagi hasil, dan duit melimpah di Papua, per penduduk mendapat dana sebesar Rp 10 juta per tahun," ucap Muzani.

Menurut Politisi Gerindra, ada adat istiadat yang gagal dipahami oleh pemerintah dengan Dewan Adat Papua.

"Yang diharapkan Jakarta tidak tercapai. Peristiwa matinya tentara dan polisi berulang terus. Pemerintah tidak menciptakan rasa aman di Papua," imbuhnya.

Muzani menuturkan, pemerintah tidak boleh tipis kuping untuk mendengarkan keinginan masyarakat Papua. Jika diperlukan, kata Muzani, Presiden SBY harus berkantor di Papua.

"Harus ada kerelaan dari pemerintah. DPR tidak memiliki kewenangan berdialog," cetusnya.

Sementara, politisi Partai Golkar Tantowi Yahya menyatakan, koordinasi antar-intitusi terkait penanganan konflik Papua masih lemah. Menurut Wasekjen Partai Golkar, persoalan Papua harus dihadapi dengan bijaksana.

"Tidak ada yang berbicara dan bercita-cita keluar dari bingkai NKRI. Jangan sampai seperti Timor-Timur yang sudah keluar. Kebhinekaan sudah mulai tercabik-cabik jika Papua hilang dari NKRI," ujar Tantowi.

Sedangkan Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan, titik penting agar situasi aman di Papua terletak pada peran intelijen. Menurut Tjahjo, deteksi dini di Papua selalu terlambat.

"Tingkat koordinasi yang enggak optimal, dan belum optimal peran intel di sana," katanya.

Crisis Centre yang diusulkan BIN, juga dinilai Tjahjo tidak optimal. Sebab, kondisi Papua tidak sama dengan Jakarta.

"Seharusnya, sejak lama Papua harus ditangani khusus, menuntaskan masalah. Pengejaran harus tuntas. Intelijen harus diperkuat," sarannya. (*)