Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Demokrat Harus Segera Cari Pengganti Anas

Kalangan pengamat berpendapat Partai Demokrat (PD) harus segera mencari figur pengganti Anas Urbaningrum, sehingga proses

Penulis: Johnson Simanjuntak
zoom-in Demokrat Harus Segera Cari Pengganti Anas
tokohindonesia.com
M Qodari 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kalangan pengamat berpendapat Partai Demokrat (PD) harus segera mencari figur pengganti Anas Urbaningrum, sehingga proses politik jelang pemilu 2014 tak bermasalah termasuk penetapan daftar calon sementara (DCS) maupun DCT legislatif.

“PD perlu pimpinan atau pilot baru yang hebat di tengah mesinnya yang rusak. PD harus mencari pimpinan baru, agar ada kepastian dalam perjalanan politik PD ke depan,” tandas pengamat politik dari Indobarometer M. Qodari dalam diskusi “Nasib Demokrat Pasca Anas” bersama anggota Dewan Pembina PD Hayono Isman dan Direktur Carta Politika Yunarto Wijaya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (28/2/2013).

Qodari mengatakan PD harus menyelesaikan masalahnya sendiri, dan pengganti Anas mesti kader yang bersih dan bisa diterima semua kelompok di internal Demokrat. Selain itu jangan sampai Majelis Tinggi PD melakukan pergantian Ketum secara top down atau atas kehendak elit PD, yang terbukti selama ini gagal.

“Proses rekrutmen pimpinan PD itu mesti secara buttom up, berdasarkan aspirasi dari bawah, baik DPD maupun DPC PD. Harus menghindari orang dari luar yang bukan kader,” katanya.

Mengenai siapa orangnya? Qodari mengatakan harus dicari tokoh partai yang bisa menjadi perekat dan disegani semua pihak. Hal itu bisa dikompromikan oleh SBY dengan calon terkuat di Kongres Luar Biasa (KLB) PD. Dengan begitu, maka PD akan lebih aman.

Menurut Qodari, orang yang pernah maju sebagi calon ketua umum di Kongres PD di Bandung, tahun 2010, seperti Marzuki Alie, misalnya. Alternatif lainnya dari kubu Anas Urbaningrum dan pengganti Andi Mallarangeng, yang dekat dengan SBY.

“Di belakang Andi Malarangeng tersebut ada Jero Wacik, Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas), dan Pramono Edhie Wibowo. Kalau tidak KLB, untuk tangani DCS dan DCT itu mungkin bisa diteken dua wakil ketua umum dan Sekjen DPP PD,” ujarnya.

Berita Rekomendasi

Klik:

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas