TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat sepakat Ketua Umum murni hanya bertugas mengurus dan mengelola Partai. Tak boleh pula ada rangkap jabatan Ketua Umum.

Hal ini disampaikan anggota Majelis Tinggi Demokrat yang juga Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin usai pertemuan Majelis Tinggi dan Ketua DPD Demokrat se-Indonesia di Puri Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Sabtu (2/3/2013).

"Harapan utama tadi seluruh DPD kriteria yang akan memimpin partai kita ke depan adalah orang dipilih itu yang 100 persen hanya mengurus partai, sampai kepada masa akhir 2015," ujar Amir.

Dia tegaskan lagi, bahwa Ketua Umum Partai Demokrat tidak akan dijabat kader yang rangkap jabatan. "Jadi khusus nanti dia hanya memikirkan mengelola dan mengurus partai semata," tegas dia.

Lebih lanjut Amir jelaskan bahwa inti pertemuan antara Majelis Tinggi dengan 33 ketua DPD di kediaman Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak lain adalah konsolidasi.

Konsolidasi itu menurutnya, dalam arti menyiapkan langkah-langkah strategis apa yang relevan dan akan dilakukan di dalam upaya penyelamatan partai, yang kini tengah terpuruk.

Dan berdasarkan masukan dari seluruh DPD lahilah satu pemahaman bersama untuk menomorsatukan keberhasilan partai. Khususnya di dalam menjaga kesatuan dan kebulatan sikap dalam menghadapi berbagai masalah di dalam partai saat ini.

"Jadi ada kebulatan bersama untuk sepakat melakukan upaya-upaya maksimal untuk menghadapi berbagai masalah. Itu semua harus sesuai aturan yang ada. Jadi kita mengharapkan ada satu kebulatan, kesepakatan bersama untuk kepemimpinan kita kedepan," jelas Amir.