TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Perbedaan pendapat di kalangan petinggi Partai Demokrat semakin lebar.

Hal ini terlihat pro dan kontra terhadap usul terhadap Susilo Bambang Yudhoyono yang sudah memegang empat jabatan di Partai Demokrat diusung menjadi calon ketua umum pada Kongres Luar Biasa di Bali, akhir Maret ini.

Anggota Dewan Pembina Demokrat Hayono Isman bahkan terang-terangan menolak, tidak setuju SBY menjabat sebagai Ketua Umum Demokrat.

Menurut mantan Menteri Pemuda dan Olahraga tersebut, tugas SBY sebagai presiden akan segera berakhir, Oktober 2014.

"Beliau harus fokus ya untuk bisa bertugas sebagai Presiden. Menurut saya jangan diganggu oleh tugas-tugas di partai politik," kata Hayono Isman di Gedung DPR kemarin.

Menurut Hayono, Majelis Tinggi Demokrat tidak bersifat permanen sehingga dalam ajang KLB diharapkan adanya ketua umum yang baru.

"Sehingga nanti Ketua Umum itu yang akan melaksanakan tugas-tugas dalam menghormati keputusan KPU dan sekaligus meningkatkan elektabilitas PD," imbuh Hayono, Anggota Komisi I DPR RI.

Ia mengatakan saat ini Majelis Tinggi sedang mengintevarisir nama kandidat ketua umum. Kemudian disaring dan didapatkan satu calon. "Menurut saya sebaiknya aklamasi," tuturnya.

Sedangkan Juru Bicara Demokrat Gede Pasek Suardika mengusulkan Susilo Bambang Yudhoyono turun langsung menjadi Ketua Umum. Pasek mengusulkan hal itu setelah melihat dinamika menjelang Kongres Luar Biasa (KLB) Demokrat di Bali.

"Ketua Umum itu langsung Pak SBY, di luar itu yang mengambil pasti faksionalisasi yang terjadi. Siapa pun dia itu yang ditawarkan," kata Pasek.

Menurut Pasek, hanya SBY sebagai faktor perekat sementara hingga 2015. "Langsung saja dihandle oleh Pak SBY sebagai Ketum, kemudian demokrasinya terpimpin, AD/ART mengacu ke 2005," tuturnya.

Mengenai jabatan SBY sebagai Presiden RI, Pasek mengaku hal itu tidak masalah. Ia mencontohkan saat Megawati yang menjabat sebagai Presiden RI juga memimpin PDI Perjuangan.

"Saya yakin nanti suara di DPD menginginkan itu (SBY jadi Ketum). Karena di bawah itu sudah capek dengan konflik yang ada di elit. Tidak pernah memperhatikan di bawah," ungkapnya.

Pasek juga mengusulkan adanya Dekrit Demokrat yang berisi kembali kepada AD/ART di kongres 2005. Pasalnya, AD/ART yang baru kepengurusan menjadi gemuk.

"Kepengurusan gemuk penuh kolesterol sehingga muncul penyakit asam urat, hipertensi yang menyulitkan gerak organisasi. AD/ART 2005 sudah berhasil menumbuhkan elektabilitas partai dengan cukup ramping dan bergerak cukup cepat," tuturnya. (tribunnews/fer/eri/aco)