TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengacara gaek yang juga bekas anggota Dewan Pertimbangan Presiden, Adnan Buyung Nasution mendukung aksi rakyat turun ke jalan menuntut perubahan pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Hal itu disampaikan Adnan Buyung dalam konferensi dengan sejumlah tokoh yang mendukung aksi perubahan pada 25 Maret 2013 seperti Rizal Ramli, Effendy Choirie, di Gedung Joeang 45, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2013).

Menurut Buyung, sisa masa pemerintahan SBY satu setengah tahun tak bisa ditawar lagi karena kondisi rakyat semakin susah dan terus memburuk. Ia tak menjamin, jika harus menunggu satu tahun setengah, kondisi bangsa akan semakin baik.

"Kita bisa menuntut untuk jalannya pemerintahan. Rakyat yang tidak puas dapat meminta pemilu dipercepat. Dan itu konstitusional supaya presiden baru dapat dipilih oleh rakyat," ungkap Buyung.

Karena kedaulatan ada di tangan rakyat, maka perubahan dapat dilaksanakan. Mengingat dalam kredo negara demokratis, kedaulatan rakyat di atas kedaulatan seorang presiden dan suara rakyat adalah suara Tuhan terlepas ada lembaga yang berwenang mengatur itu.

"Kalau yang mengisi lembaga itu dari DPR, partai politik dan anggotanya, tidak bisa membawa suara rakyat, rakyat tidak lagi akan menunggu itu. Jadi perubahan itu konstitusional," tegas Buyung yang tetap lantang mengkritik di usia senjanya.

Saat ini, kata Buyung, cita-cita untuk mencerdaskan dan melindungi senegap bangsa, memakmurkan kesejahteraan tidak ada lagi. Rakyat selalu dibodohi dengan kemajuan ekonomi lewat angka-angka.