Pemerintah Tidak Boleh Gagal Ungkap Konflik Kekerasan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat militer dari LIPI Jaleswari Pramadhawardani mengatakan kalau pemerintah gagal mengungkap konflik kekerasan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang menewaskan 4 orang tahanan, berarti negara dikalahkan oleh kekuatan di luar negara.

"Ini makin mempertegas bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan aktor-aktor negara, yang justru menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat. Sebab, yang mengontrol semua kendali keamanan adalah pemerintah, sehingga ironis kalau TNI/Polri justru menciptakan instabilitas dan ketidakamanan," kata Jaleswari Pramadhawardani dalam dialog “Menata Hubungan TNI/Polri” bersama kriminolog UI Andrianus Meliala, dan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (25/3)/2013.

Menurutnya, pernyataan Pangdam Diponegoro bahwa tidak adanya keterlibatan Kopassus, maka itu harus dibuktikan di depan hukum.

Jaleswari mengatakan, Presiden SBY harus memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan penembakan tersebut, dan siapapun yang terlibat harus ditindak tegas.

“Kalau penembakan itu berangkat dari kasus penusukan anggota Kopassus, seharusnya jauh-jauh hari kemungkinan penyerangan itu bisa diantisipasi. Saya kira pemerintah harus melakukan investigasi dengan melibatkan TNI/Polri dengan menegakkan hukum yang sesungguhnya. Kalau tidak, maka ke depan makin tidak ada jaminan keamanan bagi masyarakat bangsa ini. Ini berbahaya,” katanya.