Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Pemerintah Tidak Boleh Gagal Ungkap Konflik Kekerasan

Pengamat militer dari LIPI Jaleswari Pramadhawardani mengatakan kalau pemerintah gagal mengungkap konflik kekerasan

Penulis: Johnson Simanjuntak
zoom-in Pemerintah Tidak Boleh Gagal Ungkap Konflik Kekerasan
TRIBUNNEWS.COM/HERUDIN
Ratusan warga yang tergabung dalam solidaritas untuk korban penembakan di Yogyakarta melakukan aksi keprihatinan dengan menyalakan lilin di sekitar bundaran HI Jakarta Pusat, Minggu (24/3/2013). Aksi keprihatinan ini dilakukan menyikapi tewasnya empat napi Lapas Cebongan Sleman Yogyakarta yang tewas ditembak oleh kelompok bersenjata pada Sabtu dini hari lalu. TRIBUNNEWS/HERUDIN 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat militer dari LIPI Jaleswari Pramadhawardani mengatakan kalau pemerintah gagal mengungkap konflik kekerasan di Lapas Cebongan, Sleman, Yogyakarta, yang menewaskan 4 orang tahanan, berarti negara dikalahkan oleh kekuatan di luar negara.

"Ini makin mempertegas bahwa pemerintah tidak mampu mengendalikan aktor-aktor negara, yang justru menciptakan ketidakamanan dan ketidaknyamanan masyarakat. Sebab, yang mengontrol semua kendali keamanan adalah pemerintah, sehingga ironis kalau TNI/Polri justru menciptakan instabilitas dan ketidakamanan," kata Jaleswari Pramadhawardani dalam dialog “Menata Hubungan TNI/Polri” bersama kriminolog UI Andrianus Meliala, dan Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin di Gedung MPR/DPR RI Jakarta, Senin (25/3)/2013.

Menurutnya, pernyataan Pangdam Diponegoro bahwa tidak adanya keterlibatan Kopassus, maka itu harus dibuktikan di depan hukum.

Jaleswari mengatakan, Presiden SBY harus memanggil Panglima TNI dan Kapolri untuk menyelesaikan penembakan tersebut, dan siapapun yang terlibat harus ditindak tegas.

“Kalau penembakan itu berangkat dari kasus penusukan anggota Kopassus, seharusnya jauh-jauh hari kemungkinan penyerangan itu bisa diantisipasi. Saya kira pemerintah harus melakukan investigasi dengan melibatkan TNI/Polri dengan menegakkan hukum yang sesungguhnya. Kalau tidak, maka ke depan makin tidak ada jaminan keamanan bagi masyarakat bangsa ini. Ini berbahaya,” katanya.

Berita Rekomendasi
Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
Berita Populer
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas