TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI), Ratna Sarumpaet menyatakan agar pihak lain tidak menamai aksi yang dilakukan MKRI sebagai kudeta. Karena kudeta hanya dapat dilakukan oleh tentara.

"Jangan katakan kudeta, kudeta hanya bisa dilakukan oleh tentara. Tapi ini baru awal menuntut SBY mundur, jangan diributkan dulu. Biarkan masyarakat memilih, mana yang dia pilih," kata Ratna di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, Senin (25/3/2013).

Ratna menilai aksi ini bentuk people power di Indonesia dan itu suatu yang wajar. Karenanya dia meminta SBY mundur dengan lapang dada. Tapi kalau SBY tidak mundur, maka akan ada people power menurunkan SBY.

"Tapi yang terjadi SBY malah bikin isu kudeta, panggil jenderal-jenderal. Apa seperti ini presiden yang kita inginkan? Kita butuh presiden yang baik," kata Ratna.

Ratna Sarumpaet juga menyerukan dibentuknya pemerintahan transisi untuk menyelenggarakan pemilihan umum (Pemilu). Ratna beranggapan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) di bawah pemerintahan SBY tidak boleh menjalankan Pemilu karena merupakan lembaga yang terlibat korupsi pada Pemilu 2009.

"Korupsi sudah terjadi dari kelurahan sampai istana. Makanya MKRI mendesak dibentuk pemerintahan transisi untuk selenggarakan Pemilu dan revolusi sistem pemerintahan," kata Ratna.