TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Opini menjadikan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat lewat Kongres Luar Biasa di Bali, akan mendatangkan kerugian besar bagi masa depan partai.

Pengamat politik LIPI Ikrar Nusa Bakti menilai, kader Demokrat setidaknya harus melakukan kajian dan simulasi politik, mengenai untung rugi SBY sebagai ketum partai, menggantikan Anas Urbaningrum yang terseret kasus dugaan korupsi Hambalang.

Menurut Ikrar, harus diingat bahwa SBY adalah Presiden Republik Indonesia. Sebagai kepala negara, ia berulang kali mengingatkan para menteri berlatarbelakang politik dalam kabinetnya, untuk fokus bekerja bagi rakyat dan jangan mencari keuntungan.

"Kalau benar SBY jadi Ketua Umum Partai Demokrat, orang akan mengatakan presiden mementingkan partai daripada urusan negara," ujar Ikrar usai menghadiri koalisi masyarakat sipil mengutuk penyerangan Lapas Cebongan di Jakarta, Rabu (27/3/2013).

Partai Demokrat, tuturnya, kerap mengklaim sebagai partai moderen. Alih-alih menjadi moderen, Partai Demokrat akan menjadi bayi dan takkan pernah menjadi dewasa. Jangan lupa, Ikrar mengingatkan, seorang pemimpin tidak selamanya ada.

Kalkulasi politik jika SBY jadi ketua umum, paparnya, apakah bisa menjamin suara Partai Demokrat bisa naik pada Pemilu 2014. Apa benar figur SBY akan menjual, ketika di akhir masa pemerintahannya muncul sejumlah peristiwa yang membutuhkan konsentrasi.

"Adanya sejumlah peristiwa seperti di Sleman, OKU, dan kasus lain, menjadikan legitimasi Presiden SBY menjelang berakhirnya masa jabatan, semakin merosot. Kalau menjadi Ketum Demokrat, apakah itu menjadi nilai jual yang tinggi?" tanya Ikrar.

Ikrakr memerediksi, sekalipun nantinya tetap didorong dan menjadi ketua umum, kehadiran SBY bukan menjadi part of resolution, tapi menjadi part of the problem. Itu juga terjadi pada Soeharto di akhir era Orde Baru. Ini yang harus diingat teman-teman Demokrat, imbau Ikrar.

Boleh saja orang menyebut SBY sebagai tokoh pemersatu di partai berlambang bintang mercy. Namun, beber Ikrar, itu memunculkan pertanyaan, kurang cukup apa posisi SBY di Demokrat dengan jabatannya saat ini seperti Ketua Majelis Tinggi, Ketua Dewan Pembina, dan Ketua Dewan Kehormatan?.

Seharusnya, kata Ikrar, SBY memercayai orang-orang di sekelilingnya. Ikrar mencontohkan bagaimana banyak kader Demokrat yang sudah mati-matian memperjuangkan elektabilitas partai, sehingga layak menjadi tokoh pemersatu partai.

"Kalau mau jadi partai moderen, gerak dinamika dalam Partai Demokrat berjalan secara normal, bukan digerakkan oleh pemimpin yang ucapannya lebih tinggi dari hukum itu sendiri," cetus Ikrar, seraya menambahkan jangan sampai Partai Demokrat tak lebih sebagai SBY fans club. (*)