TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mayoritas publik tidak menyetujui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Ketua Umum Partai Demokrat. Publik menilai Presiden SBY tidak konsisten. Di satu pihak ia sering meminta para menterinya lebih fokus mengurus tugas-tugas negara daripada partai, namun di lain pihak ia sendiri malah mau menjadi Ketua Umum Partai Demokrat.

Publik mengharapkan SBY sepenuhnya mencurahkan waktu untuk mengurus tugas-tugas negara dan pemerintahan.

Demikian salah satu kesimpulan hasil survei terbaru Lembaga Survei Nasional (LSN) yang diadakan tanggal 1 – 15 Maret 2013 di 33 provinsi diseluruh Indonesia. Populasi dari survei LSN adalah seluruh penduduk Indonesia yang telah memiliki hak pilih (berusia 17 tahun ke atas, atau belum berusia 17 tahun tapi sudah menikah).

Jumlah sampel sebanyak 1230 responden yang diperoleh melalui teknik pencuplikan secara rambang berjenjang (multistage random sampling). Simpangan kesalahan (margin of error) sebesar 2,8% dan pada tingkat kepercayaan (level of confidence) 95%. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara tatap muka dengan responden dengan berpedoman kuesioner.

Survei ini dilengkapi dengan riset kualitatif melalui wawancara mendalam (depth-interview) dan analisis media.

"Ketika LSN menanyakan kepada responden, apakah anda setuju atau kurang setuju jika SBY menjadi Ketua Umum Partai Demokrat, sebanyak 77,4% menyatakan kurang/tidak setuju. Hanya 10,2% yang dapat menyetujui usulan “pengangkatan” SBY sebagai Ketum PD dan sebanyak 12,4% menjawab tidak tahu," ujar Direktur Eksekutif LSN, Umar S Bakry dalam pernyataannya yang diterima Tribunnews.com, Jumat(29/3/2013).

Alasan publik tidak setuju SBY didapuk menjadi Ketua Umum Partai Demokrat kata Umar agar SBY lebih fokus mengurus negara.

"Sebanyak 38,3% beralasan agar SBY lebih fokus mengurus tugas-tugas kenegaraan, kemudian 14,7% menilai SBY tidak konsisten dengan sikapnya sendiri. Seperti diketahui beberapa waktu lagi SBY pernah menegur para menterinya yang menjadi pimpinan parpol agar lebih fokus dengan tugas kementerian,"jelasnya.

Selain itu, 11,5% kurang setuju dengan pencalonan SBY
sebagai Ketum PD karena dapat menghambat kaderisasi kepemimpinan di internal partai tersebut.

"Lalu sebanyak 10,1% menilai keputusan tersebut dapat mencederai prinsip-prinsip demokrasi,"ujarnya.