TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Staf Ahli Menteri Pertanian (Mentan), Prabowo Respatiyo Caturroso mengaku tak tahu alasan menteri Suswono mencopot jabatannya sebagai Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan.

Menurutnya, apa yang dikerjakannya sejak dilantik pada 1 November 2010 sudah sesuai dengan prosedur. Bahkan, berbagai masalah di subsektor peternakan terungkap ke permukaan.

"Saya tidak tahu alasan pak menteri mencopot saya. Kalau kata beliau karena saya dinilai kurang maksimal dan kinerja saya buruk," kata Prabowo di kantor KPK, Jakarta, Jumat (5/4/2013).

Lebih lanjut Prabowo juga mempertanyakan alasan mentan memutasinya dari Dirjen menjadi Staf Ahli. Padahal, klaim dia sudah menggunakan anggaran dengan sebaik-baiknya, untuk memaksimalkan program Kementan.

"Kalau alasannya mengenai penyerapan anggaran, malahan waktu saya menjabat penyerapan anggaran bisa mencapai 85 persen," ujarnya.

Sejak awal 2011, Prabowo memang melakukan pembenahan importasi daging. Sebelum dicopot dari jabatannya, bersama Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian, Prabowo melaporkan tiga perusahaan pengimpor daging sebagai perusahaan yang melanggar dan merekomendasikan mereka ke Mentan agar dimasukkan dalam daftar hitam importir daging.

Ketiga perusahaan yang dimaksud adalah dua anak usaha kelompok PT Indoguna Utama yakni CV Cahaya Karya Indah dan CV Surya Cemerlang Abadi, serta PT Berkat Mandiri Prima. Sementara, dua importir lainnya yang juga diberikan SPP adalah PT Indoguna Utama dan CV Prima Jaya Mandiri.

Belakangan, PT Indoguna yang kembali mendapatkan Surat Persetujuan Pemasukan (SPP) pun diduga terlibat pada kasus dugaan suap pengurusan kuota impor daging sapi. Bahkan, dua Direktur perusahaan tersebut, Arya Abdi Effendy dan Juard Effendy tertangkap tangan oleh petugas KPK saat melakukan suap kepada Ahmad Fathanah yang diketahui sebagai orang dekat Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq.

Pada kasus ini, KPK pun sudah menetapkan Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan sebagai tersangka. Keduanya diduga sebagai pihak penerima suap dari PT Indoguna terkait pengurusan kuota impor daging sapi.