TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Seiring penanganan kasus, The Indonesia Human Rights Monitor (Imparsial) melihat ada upaya pengalihan isu dari pembunuhan keji empat tahanan Lapas Cebongan yang diduga dilakukan 11 oknum Kopassus dengan melabelisasi keempat korban sebagai kelompok preman.

Hal ini ditunjukan dengan pernyataan sejumlah petinggi dan pensiunan jenderal TNI yang menyebut keempat korban sebagai kelompok preman dan 11 anggota Kopassus itu sebagai ksatria.

"Dengan premanisme, seolah ada pembenaran dilakukannya extra judicial killing," kata Direktur Program Imparsial, Al Araf, dalam diskusi Politik Rakyat di Menteng, Jakarta, Sabtu (13/4/2013).

Al Araf menolak upaya pengalihan isu tersebut. Menurutnya, labelisasi preman kepada keempat korban merupakan stigmatisasi yang buruk.

Ia mengatakan, pemberian status ksatria kepada para pelaku pembunuhan warga yang sedang dalam perlindungan negara adalah pelecehan terhadap akal sehat manusia dan pembunuhan keji itu tidak bisa ditolerir.

"Aneh, ada purnawirawan jenderal TNI kita menyebut pembunuhan itu disebut ksatria," ujarnya.