TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA--Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mencatat, tiga  kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bermasalah serta tidak disiapkan dengan matang dan sarat kepentingan proyek.

Sekjen FSGI Retno Listyarti menyebut, diantara kebijakan yang bermasalah tersebut yang pertama adalah pelaksanaan Uji Kompetensi Guru yang ia nilai berantakan.

"Kebijakan ini justru mengorbankan guru dan malah akan kembali dilaksanakan tahun ini," ujar Retno dalam konferensi pers di Kantor ICW, Jakarta, Selasa (16/4/2013).

Kebijakan bermasalah yang lain adalah mengenai kebijakan kurikulum 2013 yang ngotot diterapkan padahal hanya mampu melaksanakan 5 persen di SD, 7 persen di SMP dan 100 persen di SMA namun hanya di tiga mata pelajaran Matematika, Bahasa Indonesia, dan Sejarah Indonesia.

Kebijakan yang ketiga adalah mengenai Ujian Nasional yang gagal dilaksanakan secara serentak, dimana 11 provinsi belum menerima soal UN.

"Ini berarti bukan Ujian Nasional tapi ujian Regional, karena tidak dilakukan serentak," tukasnya.

Mengenai pelaksanaan UN, Retno mengatakan pihaknya telah membuka posko pengaduan UN di berbagai daerah dan telah menerima berbagai keluhan terkait penyelenggaraan UN yang memiliki begitu banyak kekurangan.

"Atas hal ini Mendikbud tidak bisa sekedar meminta maaf, namun juga harus bertanggung jawab dan mundur dari jabatannya," tandas Retno.