TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Bocornya data verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum yang dipelihatkan pengadu, Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia, membuat rasa ingin tahu anggota majelis pemeriksa dalam sidang dugaan pelanggaran kode etik.

Anggota majelis pemeriksa Nur Hidayat Sardini dan Valina Singka bertanya kepada komisioner KPU, Ida Budhiati, apa benar data parpol tak lolos verifikasi milik KPU mengingat tercantum logo dan nama Arif Budiman, selaku penanggungjawab verifikasi.

"Karena baru melihat data ini dalam sidang, nanti akan kita cocokkan dengan data yang kami miliki," ujar Ida Budhiati yang mewakili KPU sebagai teradu dalam sidang lanjutan di Lantai 5 Gedung DKPP, Jakarta, Kamis (18/4/2013).

Ida membantah jika KPU melakukan kecurangan terkait diloloskannya beberapa partai politik dalam verifikasi administrasi. Ini bertentangan dengan data bocor yang didapat PPPI bahwa ada empat partai tak lolos Golkar, Hanura, PPP, dan PKS.

Terkait pengunduran waktu semula tanggal 23 kemudian diundur 25 dan akhirnya baru diumumkan 28 Oktober, menurut Ida bukan karena memberbaiki kekurangan administrasi dari beberap parpol tersebut.

"Kami terpaksa melakukan pengunduran hasil verifikasi administrasi karena ada pekerjaan belum tuntas karena sekretariat KPU tidak secara tuntas mendukung kebijakan komisioner," kata Ida memberi alasan.

Ia menambahkan, sampai batas akhir yang ditentukan, komisioner tak melihat kerja verifikator yang digawangi Wakaro Hukum KPU Nanik Suwarti. Inilah alasan lain KPU menunda pengumunan dan akhirnya diumumkan pada 28 Oktober.