TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kesatuan Organisasi Serbaguna Gotong Royong (Kosgoro) meminta pemerintah memberikan penjelasan kepada rakyat terkait rencana kenaikan BBM. Hal itu wajib dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak sosial yang berdampak pada pelaksanaan Pemilu 2014.

Hayono Isman, Ketua Pimpinan Pusat Kolektif Kosgoro, mengatakan kenaikan BBM adalah sesuatu hal yang mengandung risiko, karena bisa memicu kegagalan reformasi yang sedang dibangun. Apalagi kenaikan BBM dilakukan menjelang tahun pemilu.

Jika penjelasan mengenai kenaikan harga BBM yang dilakukan pemerintah tidak tepat, maka akan menimbulkan gejolak yang mengganggu proses pemilu. Padahal pemilu adalah ikon reformasi. "Pemilu adalah ikon reformasi, karena pemilu adalah wujud pelaksanaan demokrasi. Nah ini bisa terganggu apabila pemerintah dalam menaikkan harga BBM tidak menjelaskan secara tepat kepada publik," ujarnya.

Kenaikan BBM sudah pasti akan membuat barang kebutuhan rakyat semakin melonjak. Apapun alasan terkait kenaikan BBM yang disampaikan pemerintah, pada akhirnya bermuara pada kenaikan harga kebutuhan pokok bagi rakyat.

“Sehingga, penting sekali agar pemerintah menjelaskan kepada publik, manfaat kenaikan BBM, karena yang akan menjadi korban adalah rakyat. Rakyat perlu tahu, dari pengorbanannya itu apa imbalan yang didapat," katanya.

Pihaknya mengimbau agar pemerintah bicara jujur kepada rakyat mengenai alasan kenaikan BBM, jangan ada agenda politik tertentu. Kalau alasan pemerintah hanya untuk mengendalikan kuota BBM bersubsidi, tentunya ini belum cukup untuk dijadikan alasan yang tepat.

"Harus ada alasan yang tepat, kalau penjelasannya masuk di akal dan memberi manfaat dari aspek yang lain, walaupun harga naik, kami yakin tentunya rakyat bisa menerima langkah pemerintah itu," katanya.