TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PPP Reni Marlinawati Amin mengakui, pemilihan umum dengan sistem proporsional terbuka, bagi calon legislatif nomor urut satu bukan jaminan bisa menjadi anggota dewan.

Menurutnya, ketika seorang caleg mengetahui nomor urutnya, tidak lantas mempengaruhi semangat mereka turun dan mengundurkan diri dari arena pencalonan, apalagi harus mundur dari dunia politik.

"Dengan sistem terbuka murni, kalau parpol tempatkan orang terbaik di nomor urut satu, caleg lainnya nomor urut berapapun bisa menang. Jadi bukan jaminan nomor urut," ujar Reni di KPU, Jakarta, Rabu (1/5/2013).

Ia mengakui, meski daftar bacaleg bisa diperbaiki partai politik setelah mendapatkan masukan masyarakat, namun harus dilakukan dengan arif dan bijaksana tanpa kedepankan transaksi politik yang tak sehat.

Reni berharap Pemilu 2014 menjadi titik awal demokrasi Indonesia, titik awal berbangsa dan bernegara, dan titik awal untuk menjadikan negara yang bermartabat dan dihargai atau tidak lebih baik dari hari ini.

"Paling khawatir dampak yang akan muncul ketika 2014 tidak dilakukan pencerdasan pemilih, dan secara ekonomi terbawah, politik transaksional akan terjadi," tukas Reni yang maju dari daerah pemilihan Jawa Barat.

Kekhawatiran Reni beralasan, ketika pemilih tidak cerdas dengan memilih caleg tanpa kapabilitas, loyalitas dan integritas, bisa dibaca peningkatan mutu DPR baik secara institusi, dan kwalitas undang-undang tidak berubah.

"Makanya dalam Pemilu 2014 perbaikan negara bukan saja diawali parpol lewat kadernya, tetapi bagaimana juga memberi pencerahan kepada masyarakat," katanya.