TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA-- Kala membawa enam mobil mewah mantan Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq dari kantor DPP PKS Jakarta, Rabu (15/5/2013), Tim KPK sempat menggeledah sejumlah ruangan kantor DPP PKS.

Juru Bicara KPK, Johan Budi menegaskan, penggeledahan itu terkait jejak tersangka suap peningkatan kouta impor daging sapi di Kementan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), khususnya yang menyeret Luthfi Hasan.

Selain itu, penyidik mensinyalir kantor DPP PKS itu menyimpan bukti-bukti yang dapat membantu pengembangan penyidikan suap. Semula Ketua Bidang Humas DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera menampik adanya penggeledahan.

Mardani menyatakan tim KPK hanya melakukan pengecekan dokumen terkait penyitaan enam mobil Luthfi yang diduga hasil tindak pencucian uang suap.

"Kenapa ada penggeledahaan? Diduga di tempat itu ada jejak tersangka, apakah LHI (Luthfi), sehingga kita lakukan penggeledahan. Diduga ada bukti yang mendukung," tegas Jubir KPK, Johan Budi di kantor KPK Jakarta, Rabu (15/5/2013).

Ruangan yang digeledah tim penyidik adalah Ruangan Staf Bendahara PKS. Johan memastikan penggeledahan itu juga dilengkapi surat izin penggeledahan yang dikeluarkan pengadilan.

"Beberapa ruang yang digeledah, dari info sementara yang disampaikan ke saya, ada ruang staf bendahara, ada rumah singgah (tempat singgah) di dalam komplek itu, di kantor bengkel," jelas Johan.

Menurut Johan, kemungkinan masih ada beberapa ruangan atau tempat lain di areal kantor DPP PKS yang digeledah. Oleh sebab itu, Johan belum dapat memastikan apa saja yang diamankan penyidik dari penggeledahan itu.

Protokoler DPP PKS, Ayi Muzaini menyaksikan penggeledahan itu. "Benar, ada beberapa ruangan (digeledah)," kata Ayi Muzaini di kantor DPP PKS. Namun Ayi menolak merinci lebih detail ruangan siapa saja yang digeledah KPK.

Kendati demikian Mardani bergeming. Tim KPK ditegaskan, tak masuk ruangan petinggi-petinggi PKS. "Tadi ke lantai tiga, ruang Pak Luthfi di lantai dua. Bukan penggeledahan, tapi pengecekan surat-surat, STNK dan BPKB," tuturnya.

Sehari sebelumnya, KPK memeriksa Ketua Majelis Syuro DPP PKS Hilmi Aminudin. Namun Hilmi enggan mengomentari adanya dugaan aliran dana sekitar Rp 15 Miliar dari Ahmad Fathanah ke dirinya.

Hilmi mengakui pada pemeriksaan, penyidik KPK sempat memperdengarkan kepadanya percakapan antara Ahmad Fathanah dan Ridwan. "Rekaman semuanya dibuka. Tapi bluffing semua isinya," kata Hilmi.

Hilmi diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dan pencucian uang atas tersangka Ahmad Fathanah dan Luthfi Hasan Ishaaq.

Saat ditanya maksud bluffing tersebut, Hilmi yang hadir mengenakan pakaian serba putih menyarankan untuk bertanya kepada KPK. Edwin Firdaus/Bahri Kurniawan