TRIBUNNEWS.COM.JAKARTA--Ketua DPP Partai Amanat Nasional (PAN) Bara Hasibuan menyatakan pihak Istana dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus mendengar dan tidak perlu bersikap defensif terhadap kritikan soal penghargaan 'World Statesman Award' yang akan diterimanya dari the Appeal of Conscience Foundation (ACF) atas upaya perdamaian dan penanganan konflik sosial di Indonesia.

Kenyataannya, intoleransi dan kekerasan terhadap berbagai kelompok mengalami peningkatan intensitas selama pemerintahan SBY. Sebaiknya, kata Bara, the World Statesman Award ini harus dimaknai sebagai tanggung jawab untuk menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan langsung soal intoleransi dan kekerasan agama.

Manifestasi dari perbaikan kepemimpinan itu adalah penegasan langsung dari Presiden bahwa pemerintah tidak akan mentolerir segala tindakan kekerasan atas kelompok apapun. Dan tentu saja pernyataan tersebut harus diperkuat dengan aksi nyata dalam memberikan proteksi terhadap hak-hak dan kehidupan setiap golongan,

Bara mengingatkan intoleransi dan kekerasan terhadap berbagai kelompok di Indonesia berpotensi menodai legacy (warisan) dan record pemerintahan Yudhoyono, dimana PAN berada di dalamnya. "Seharusnya legacy pemerintahan Yudhoyono bukan hanya soal kemajuan ekonomi, tetapi juga penguatan konsolidasi demokrasi di Indonesia," kata Ketua DPP PAN bidang Hubungan Luar Negeri ini, Senin (20/5/2013)

Bara mengatakan, kalau pada akhir pemerintahan Yudhoyono terdapat berbagai keberhasilan dibidang ekonomi akibat pertumbuhan yang signifikan, tapi intoleransi dan kekerasan terus terjadi, maka keberhasilan itu bersifat semu.

"Kita menginginkan Indonesia yang bukan hanya kuat secara ekonomi, tapi juga yang demokrasinya matang, dimana hak-hak setiap golongan dilindungi," tegasnya.

Salah satu prasyarat demokrasi, lanjut Bara, adalah dilindunginya hak-hak dasar setiap golongan. Prinsip ini sejalan dengan konstitusi dan karakteristik bangsa yang majemuk.