TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang pernah dituding ingin mengkudeta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dari kekuasaannya menyerukan agar rakyat Indonesia mendesak Appeal of Conscience Foundation (AFC) membatalkan niatnya untuk memberikan penghargaan World Statesman Award atau negarawan dunia kepada SBY .

Alasannya, langkah AFC yang berniat memberikan penghargaan World Statesman Award kepada SBY sangat melukai hati rakyat Indonesia. Sebab, tegas MKRI, pemerintahan yang dikelola SBY karut marut dalam segala bidang.

"Karena itu, rakyat Indonesia harus menolak, dan meminta kepada lembaga Appeal of Conscience Foundation yang bermarkas di New York, Amerika Serikat, membatalkan niatnya memberi gelar tersebut kepada SBY," demikian penegasan MKRI yang dipimpin oleh Ratna Sarumpaet dalam pernyataan sikap yang diterima Senin (20/5/2013).

MKRI juga menyatakan, pada 25 Maret 2013 lalu dengan segala cara kekuasaan SBY mencoba memanipulasi isu dan berupaya keras menjatuhkan atau mematikan MKRI. Namun MKRI justru mampu melakukan konsolidasi ke seluruh Indonesia.

"Bahkan MKRI telah menyusun langkah-langkah untuk mewujudkan agenda utama MKRI, yakni 'Pemerintahan Transisi'," kata Ratna yang menandatangani pernyataan sikap MKRI tersebut.

MKRI juga menegaskan, sikap pemerintahan SBY yang menaikkan harga BBM dengan alasan untuk menyelamatkan APBN adalah kejahatan terhadap rakyat, untuk mencari keuntungan politik, dan keuntungan finansial bagi partai-partai dari BLT (Bantuan Langsung Tunia) yang dikeluarkan.

"Sebab menurut hemat kami masih banyak cara lain untuk menyelamatkan APBN," ujarnya.

Untuk mengurangi tingginya biaya BBM, MKRI menegaskan, pemerintah harus berani melibas mafia migas yang setiap tahun merugikan keuangan negara sekitar Rp 20 triliun. Sedangkan untuk menyelamatkan APBN, pemerintah bisa melakukan langkah efesiensi anggaran dan korupsi yang jumlahnya jauh lebih besar ketimbang subsidi BBM.

MKRI menegaskan, apabila pemerintah mau memaksakan kenaikan BBM juga, maka Rp.500 dari kenaikan itu harus diberikan pada rakyat kecil setiap bulan selama harga BBM belum diturunkan. Selama BBM naik, ujar MKRI, selama itu pula rakyat harus mendapatkan  BLT.

MKRI juga menyatakan Pemerintahan SBY yang dinilainya sangat korup tidak memiliki otoritas moral menyelenggarakan Pemilu 2014. Sebab sistem politik yang berlangsung didominasi oleh parpol yang korup dan KPU yang tak jujur.

"Maka apabila pemilu dengan kondisi yg seperti ini akan dilanjutkan, itu merupakan kejahatan pada rakyat karena hanya akan membawa malapetaka besar bagi seluruh rakyat Indonesia," ujar MKRI.(wip)