TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ratusan mahasiswa Universitas Trisakti berunjuk rasa di depan Istana Negara terkait mandeknya Tragedi 12 Mei 1998. 15 tahun berlalu, pemerintah belum menuntaskan pelanggaran HAM yang merenggut nyawa empat mahasiswa Universitas Trisakti tersebut.

"Tuntaskan kasus pelanggaran HAM 12 Mei yang merenggut nyawa empat mahasiswa Trisaksi," ujar Julfan, seorang orator saat memberikan orasi, Jakarta, Rabu (22/5/2013).

Menurut Julfan, Indonesia telah mengalami beberapa kali pergantian presiden. Namun, presiden terpilih hanya memberikan janji kosong ketika mahasiswa Trisakti berunjuk rasa setiap tanggal 12 Mei.

"Hari ini mahasiswa Trisakti menuntut dan mengingatkan kembali Presiden Republik Indonesia yang menjunjung tinggi HAM dan supremamsi hukum untuk mengesahkan Kepres mengenai pembentukan pengadilan HAM Ad hoc 12 Mei 1998," pintanya.

Lebih jauh dikatakan Julfan, aksi hari ini juga untuk melayangkan tuntutan diberikannya kesejahteraan yang layak untuk keluarga korban 12 Mei 1998 oleh negara.

"Salah satu bentuk apresiasi kecil terhadap hilangnya nyawa mereka karena aparat-aparat yang tanpa pikir panjang menembakkan peluru tajamnya adalah dengan mensejahterakan seluruh keluarga korban," kata Julfan.

Selain itu, mahasiswa Trisakti juga menuntut pemerintah memberikan gelar Pahlawan Reformasi kepada empat mahasiswa Trisakti yakni Elang Mulia Lesmana, Hafidin Royan, Heri Hertanto, dan Hendriawan Sie.