TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Hajriyanto Y. Thohari mengingatkan pemerintah tidak perlu terlalu berlebihan menanggapi penolakan yang disampaikan pihak lain. Khususnya yang menolak Appeal of Conscience Foundation (ACF) memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

"Ngak perlu terlalu disewotin. Jadi menurut saya pemerintah tidak perlu terlalu sewot," tegas pimpinan MPR itu kepada Tribunnews.com, usai menghadiri HUT Ke-10 Forum Silaturahmi Anak Bangsa di Gedung MPR RI, Jakarta, Sabtu (25/5/2013).

Karena menurutnya, Indonesia adalah negera demokrasi. Sehingga lumrah dan sah-sah saja di negeri demokrasi adanya perbedaan pendapat dan pandangan.

Dia tegaskan, negara demokrasi itu selalu memunculkan pro dan kontra, setuju dan tidak setuju, mendukung dan menolak. "Itu sesuatu yang menurut saya biasa terjadi di negara demokrasi," ujar dia.

"Biarkan saja yang memiliki pemikiran-pemikiran berbeda. Pemerintah tidak perlu terlalu sewot," ujar dia.

Lebih lanjut terkait kicauan Sekretaris Kabinet Dipo Alam dalam akun Twitter @dipoalam49, ke pemimpin agama minoritas dalam menanggapi protes rohaniawan Romo Franz Magnis Suseno, dia menilai itu terlalu berlebihan. Tak pantas diutarakan seorang pejabat negara.

"Saya rasa Menteri Dipo Alam itu berlebihan dalam memberikan tanggapan buat surat yang dikirimkan Frans Magnis Suseno. Saya rasa apa yang dilakukan Menteri Dipo Alam itu berlebihan," ungkapnya sekali lagi.

Sebelumnya, di Twitter, akun @dipoalam49 milik Dipo, Seskab ini menilai surat terbuka Franz Magnis Suseno kepada Appeal of Conscience Foundation (ACF) --lembaga yang akan memberikan penghargaan World Stateman Award kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono-- tak akurat. Dia misalnya berkicau, "Masalah khilafiyah antar umat Islam di Indonesia begitu banyak, jangan dibesarkan oleh yang non-Muslim, seolah simpati minoritas diabaikan."