TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo dimintanya berkonsentrasi menjalankan tugasnya dalam mengatasi masalah Jakarta sesuai dengan janji kampanyenya dan tidak usah memikirkan pencapresan dirinya.

"Kalau Jokowi memaksakan diri untuk menjadi capres maka kepercayaan otomatis hilang dan citranya akan buruk karena Jokowi akan dinilai sebagai pemburu jabatan. Jokowi jika memang berniat menjadi presiden justru harus membuktikan dulu kinerjanya memimpin Jakarta," ujar Pengamat Politik dari Universitas Indonesia, Maswadi Rauf di Jakarta, Kamis (30/5/2013).

Menurut Maswadi, masyarakat Jakarta memiliki Jokowi sebagai gubernur pada pilkada lalu karena berharap ada terobosan yang bisa merubah cepat kondisi Jakarta yang selalu banjir, macet, semrawut dan sebagainya.

"Tapi kini masyarakat Jakarta mulai memahami bahwa terobosan-terobosan yang diharapkan masih jauh panggang dari api karena minim implementasi. Dia dipilih karena masyarakat berharap dia mampu lalukan terobosan. Tapi ternyata langkah-langkah terobosan itu tidak mudah dilakukan,” ujar Maswadi.

Maswadi mencontohkan program Kartu Jakarta Sehat yang digagas oleh Jokowi. Program ini banyak menimbulkan masalah karena tidak didukung oleh perencanaan yang matang sehingga pada tahap implementasi banyak menimbulkan masalah.

“Kalau hanya mengeluarkan KJS semua orang juga bisa. Itu bukan terobosan karena cuma bagi-bagi kartu saja. Yang harus diperhatikan justru kelemahan dalam implementasi kebijakan itu. Seharusnya kalau mau melakukan terobosan dibidang pelayanan kesehatan bagi masyarakat Jokowi mempersiapkan infrastrukturnya terlebih dahulu seperti rumah sakit yang mau menampung warga Jakarta, setelah itu siap baru KJS dibagikan,” katanya.

Maswadi mengatakan KJS seharusnya juga hanya diberikan kepada masyarakat Jakarta dari golongan tidak mampu dan tidak dibagikan kepada semua warga Jakarta karena tentunya hal itu akan sangat membebani anggaran daerah.

Rumah sakit pun tidak bisa dituntut untuk menerima semua pasien yang memiliki KJS karena rumah sakit juga harus terus beroperasi yang membutuhkan dana yang cukup yang didapat dari biaya penanganan pasien.

“Tidak pada tempatnya gubernur memaksa rumah sakit untuk menerima semua pasien yang memiliki KJS. Hal-hal seperti ini yang membuat mata masyarakat Jakarta terbuka dan mulai mempertanyakan kemampuan Jokowi,” katanya.