TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Djoko Suyanto, menyatakan kerusuhan yang terjadi di depan kantor Konsulat Jenderal RI di Jeddah akibat adanya isunya penutupan pengurusan Surat Perjalanan Laksana Paspor (SPLP) pada 9 Juni 2013. Padahal, Djoko Suyanto menegaskan  penutupan baru akan dilakukan pada 3 Juli 2013.

"Kejadian 9 Juni lalu saya tidak tahu ada isu darimana yang dikembangkan. Isu berkembang saat itu pendaftaraan SPLP telah berakhir di hari itu (9 Juni 2013)," kata Djoko di Kantornya, Selasa (11/6/2013).

Djoko menuturkan, sebelum ada isu tersebut KJRI di Jeddah melayani pengurusan SPLP hingga 5.000-6.000 orang per hari. Menurutnya akibat adanya isu pendaftaran berakhir. Dan warga negara Indonesia yang mengurus SPLP mencapai 2-3 kali lipat, yakni sebanyak 12.000 orang. "Orang jadi mau buru-buru dilayani dan terjadi desak-desakkan," ucapnya.

Akibat desak-desakkan tersebut, imbuh menkopolhukam, yang kemudian berujung pada aksi anarkis, berupa pembakaran. Aksi di depan KJRI Jeddah itupun mengakibatkan satu orang WNI meninggal dunia.

Seperti diketahui, para WNI berdesakkan ingin buru-buru mengurus SPLP terkait dengan Amnesti yang dikeluarkan pemerintah Arab Saudi agar para pekerja mengurus dokumen izin kerja atau segera pergi dari Arab Saudi sebelum tenggat waktu yang ditentukan.